JATIMTIMES - Bupati Malang HM. Sanusi menargetkan zero stunting atau balita gagal tumbuh pada tahun 2024 di sebagian besar di wilayah Kabupaten Malang. Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang ini mengatakan, perkembangan stunting di Kabupaten Malang terus mengalami penurunan di setiap tahunnya. Baik dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) maupun bulan timbang.
Berdasarkan SSGI, persentase stunting Kabupaten Malang di tahun 2020 nihil; tahun 2021 sebesar 25,7 persen; tahun 2022 sebesar 23 persen; serta tahun 2023 data SSGI belum diperbarui.
Kemudian prevalensi stunting yang mengacu pada bulan penimbangan balita atau elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) di Kabupaten Malang juga terus mengalami penurunan.
Tercatat pada tahun 2020 sebesar 11,4 persen; tahun 2021 sebesar 8,9 persen; tahun 2022 sebesar 7,8 persen; per bulan timbang Februari 2023 sebesar 6,7 persen; serta per bulan timbang Agustus 2023 prevalensi stunting tercatat sebesar 6,4 persen.
Baca Juga : Jelang Nataru 2024, Pemkot Kediri dan Pemprov Jatim Gelar Gerakan Pangan Murah
Sanusi mengatakan, penurunan angka stunting ini disebabkan intervensi yang terus masif dilakukan oleh Pemkab Malang beserta pihak-pihak lainnya. "Sementara ini sudah kita lakukan intervensi untuk stunting, di daerah-daerah sudah turun," kata Sanusi.
Pria asli Gondanglegi, Kabupaten Malang ini pun juga membeberkan 20 program yang telah dilakukan oleh Pemkab Malanh untuk menurunkan angka stunting. Mulai dari Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), Jaminan Persalinan (Jampersal), Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), kemitraan bidan dan dukun, penyeliaan fasilitatif dan bimbingan teknis, Audit Maternal Perinatal (AMP), Program Pencegahan Penularan Ibu ke Anak (P3IA).
Kemudian pelayanan anak usia sekolah, pelayanan remaja, konselor ASI, pemberian makan bayi dan anak untuk kader kesehatan, bulan timbang, pemberian tablet tambah darah, pemberian makanan tambahan, pemberian vitamin A, monitoring garam, imunisasi, posyandu, ANC terpadu dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
Selain itu, pihaknya juga menekan adanya konvergensi lintas program dan lintas sektor. Pasalnya, sektor non kesehatan menyumbang 70 persen penurunan angka stunting.
Selanjutnya, Pemkab Malang juga secara masif meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan kader dalam pencegahan stunting yang meliputi penilaian status gizi, pemberian informasi gizi dan kesehatan, konseling, pembuatan pemberian makanan tambahan berbagan pangan lokal, hingga monitoring imunisasi dan pendampingan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) untuk mencegah stunting.
"Nanti di tahun 2024 target zero stunting di sebagian wilayah zero stunting, ya 50 persen lebih wilayah zero stunting," pungkas Sanusi.
