JATIMTIMES - Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru-baru ini membuat langkah kontroversial dengan mengubah format debat Capres dan Cawapres untuk Pemilu 2024.
Meskipun diumumkan sebagai bagian dari upaya peningkatan proses debat, keputusan ini tidak luput dari kecurigaan terkait kemungkinan adanya intervensi pihak luar yang memengaruhi kebijakan tersebut.
Baca Juga : Genzamin Surabaya Gelar Aksi Lokomotif Perubahan
Reaksi keras juga muncul dari TPN Ganjar Mahfud, yang menganggap perubahan format debat ini sebagai strategi akal-akalan dari KPU. Pendapat ini segera menyebar di media sosial, memicu perbincangan luas di antara masyarakat.
Dalam sorotan tersebut, alasan yang mendasari keputusan KPU menjadi fokus perhatian, dengan berbagai kelompok masyarakat menyuarakan keprihatinan dan ketidaksetujuan mereka terhadap perubahan yang diusulkan.
"Menurut saya ini akal-akalan yang tidak boleh kita terima. Kita mesti konsisten menjalankan apa yang ditulis undang-undang, kecuali undang-undang diubah. Kalau diubah itu caranya juga mesti minta DPR dan pemerinah untuk melakukan perubahan itu," ujar deputi hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis dalam konferensi pers, Sabtu (2/12/2023).
Media sosial dan dunia maya menjadi saksi dari gelombang respons yang merespon perubahan ini. Banyak kalangan masyarakat yang berbicara, mempertanyakan kewenangan KPU untuk mengubah format debat Capres dan Cawapres. Dalam atmosfer penuh ketidakpastian, tautan berita yang mencakup isu ini menjadi trending, menciptakan ruang bagi berbagai pandangan dan opini untuk berseliweran.
Baca Juga : KPU Banyuwangi: Penanganan Pelanggaran Pemilu Kewenangan Bawaslu
Sementara KPU memberikan alasan tertentu terkait perubahan format debat ini, respons masyarakat tetap beragam. Publik terus memantau perkembangan isu ini, dengan harapan mendapatkan klarifikasi lebih lanjut dari KPU dan tanggapan lanjutan dari berbagai pihak terkait. Dalam konteks persiapan Pemilu 2024, perubahan format debat Capres dan Cawapres menjadi sorotan utama dalam peta politik dan diskusi masyarakat.
