JATIMTIMES - Dalam menyikapi penurunan kapasitas fiskal 2024 dari sisi perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banyuwangi menerapkan strategi dengan melakukan efisiensi pada semua sektor sehingga anggaran yang ada mencukupi kebutuhan 2024.
Menurut Kepala Bappeda Banyuwangim Suyanto Waspo Tondo Wicaksono yang akrab disapa Yayan, selain melakukan efisiensi, langkah lain yang dilakukan adalah melaksanakan program refocusing pada beberapa perencanaan yang disusun sebelumnya untuk melakukan penyesuaian.
Baca Juga : Hotel Ijen Suites Gelar Teacher Gathering dan Bagikan Hadiah hingga Jutaan Rupiah
“Sambil menunggu Perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pusat terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) dan insentif fiskal,” jelas Yayan di ruang kerjanya, Selasa (28/11/2023).
Dia menuturkan pada 2023 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banyuwangi nilainya Rp. 3,3 triliun, minus DAK masih ada dana Rp. 2,7 triliun. Tahun 2024 minus DAK nilainya Rp. 2,5 triliun ada penurunan yang cukup signifikan.
“Saran kita kepada teman-teman internal pendapatan asli daerah (PAD) menjadi sangat penting karena akan mendongkrak belanja juga. Untuk itu intensifikasi pajak menjadi fokus pada 2024 untuk menambah kapasitas fiskal kita,” tambah Yayan.
Secara otomatis pemerintah membutuhkan dukungan dan peran aktif masyarakat serta diimbau apabila pajak yang belum terbayarkan, pembayaran pajak yang masih ketlisut untuk dilihat kembali karena merupakan kewajiban warga masyarakat untuk membangun Banyuwangi.
Baca Juga : Operasi Pasar Murah di Kota Blitar Diserbu Warga: Bahan Pokok Terjangkau, Solusi Tepat Hadapi Kenaikan Harga
Sekedar informasi kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu.
