JATIMTIMES - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dengan Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka diketahui baru dilantik menjadi wali kota pada awal tahun 2021 silam. Keduanya juga sama berangkat melalui rekom dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Hampir tiga tahun menjabat sebagai kepala daerah ada beberapa catatan khusus yang ditemukan dari keduanya. Mulai dari capaiaan APBD, UMK (Upah Minimum Kota) hingga indeks kemiskinan daerah.
Baca Juga : Kletih Jember, Polisi: Ngaku Habis Ikut Acara Salawatan
1. APBD Surabaya Sebesar Rp 11,2 Triliun sementara APBD Surakarta Sebesar Rp 2,1 Triliun
Dikutip dari laman resmi Surabaya.Go.Id, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya tahun 2023 sebesar Rp 11,2 triliun, tepatnya sebesar Rp 11.257.640.114.475.
Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri bersyukur karena rapat paripurna dengan semangat Hari Pahlawan bisa mengesahkan APBD Surabaya 2023 pada tanggal 10 November. Dengan semangat pahlawan yang selalu menjadi tauladan itu, akhirnya APBD sebesar Rp 11,2 triliun sudah disepakati bersama.
“Ini saatnya kita bangkit bersama, karena APBD Rp 11,2 triliun nanti insyallah 40 persennya akan dikerjakan oleh UMKM Kota Surabaya,” ujarnya.
Sementara itu APBD Kota Surakarta berdasarkan laman resmi Surakarta.Go.Id untuk tahun 2023 Pendapatan Daerah semula sebesar Rp 2.071.761.474.812, setelah pembahasan bertambah sebesar Rp 34.850.025.000. Sehingga total APBD menjadi sebesar Rp 2.106.611.499.812.
Wali Kota Gibran menyampaikan, Reperda APBD Tahun 2023 disusun dalam rangka menghadapi isu dinamika ekonomi global dan geopolitik yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga sehingga penting untuk menjaga keberlangsungan fiskal daerah dan mengantisipasi dinamika eksternal.
2. UMK Kota Surabaya Rp 4,5 Juta sementara UMK Kota Surakarta Rp 2,1 Juta
Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/KPTS/013/2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2023 yang dilihat di laman JDIH Biro Hukum Pemprov Jatim, UMK Kota Surabaya ditetapkan sebesar Rp 4.525.479,19.
Dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Surabaya menjadi daerah dengan angka UMK tertinggi di Jatim. Ketetapan ini mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022. UMK Surabaya 2023 berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
Sementara itu untuk UMK Tahun 2023, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menetapkan kenaikan upah minimum kota (UMK) 2023 menjadi Rp 2.174.000. Angka itu meningkat sekitar 6,8 persen dibanding tahun sebelumnya.
"UMK Kota Surakarta 2023 sudah disetujui sebesar Rp 2.174.000 atau naik sekitar 6,8 persen dibanding tahun sebelumnya Rp 2.034.810," kata Gibran di Solo, dikutip dari Republika.Co.Id.
Baca Juga : Pemilu 2024, KPU Kota Blitar Terima 874 Botol Tinta
3. Angka Kemiskinan Kota Surabaya 4,65 Persen sementara Angka Kemiskinan Kota Surakarta 9,40 Persen
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya Nomor 11/10/3578/Th.VI.25 Oktober 2023 mencatatkan persentase penduduk miskin Kota Surabaya sebesar 4,65 persen. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan/GK) di Kota Surabaya pada Maret mencapai 136,37 ribu jiwa.
Jumlah itu berkurang sebesar 1,84 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 138,21 ribu jiwa. Kota Surabaya merupakan salah satu daerah dengan angka kemiskinan terendah di Provinsi Jawa Timur dengan upaya percepatan pemulihan ekonomi yang efektif pasca pandemi Covid-19.
Sementara itu dikutip dari Kompas.Com pada tahun 2022, Data Badan Pusat Statistik (BPS) Surakarta mencatat jumlah penduduk miskin dengan persentase 9,40 persen atau 48.790 orang. Wilayah Kota Solo ini masuk peringkat pertama tingkat kemiskinan kategori kota se-Jawa Tengah serta peringkat 11 tingkat kemiskinan kota dan kabupaten di Jawa Tengah.
Menanggapi soal ini, Kepala Bidang Pemerintah Pembangunan Manusia Bappeda Solo, Reni Andri Lestari menjelaskan ada dua faktor yang mempengaruhi tingginya presentasenya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Solo kata dia sudah hadiri dan maksimal, yang menyentuh ke bawah. "Tapi ada beberapa program yang tidak tepat sasaran, ini yang menjadi PR verifikasi ulang data kemiskinan tahun depan akan dilaksanakan verifikasi ulang," jelasnya.
"Kemudian mental masing-masing warga, seharusnya merasa mampu melaporkan ke kelurahan kalau sudah tidak masuk ke kategori miskin. Tapi ini jarang terjadi di masyarakat kita," imbuhnya.
Diketahui nama Gibran Rakabuming Raka tengah menjadi sorotan saat ini. Meski telah resmi berstatus sebagai Cawapres dari Prabowo Subianto, namanya disebut ikut intervensi dalam adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membuat Anwar Usman dicopot dari posisi ketua.
