JATIMTIMES - Kualitas pelayanan publik menjadi salah satu hal yang menjadi fokus Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Pasalnya, pelayanan publik menjadi salah satu hal yang diamanahkan oleh Pemerintah Pusat bagi seluruh penjabat (Pj) Kepala Daerah. Termasuk bagi Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat.
Wahyu mengatakan, satu hal yang akan dikejar terkait pelayanan publik di Kota Malang adalah dengan mengoptimalkan layanan secara digital atau dalam jaringan (daring). Sehingga masyarakat bisa mendapatkan layanan tanpa harus datang ke lokasi atau kantor pemberi pelayanan publik.
Baca Juga : Diskominfo Kota Malang Kuatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
"Salah gambaran dari Menpan RB bahwa pelayanan tidak harus dengan datang (suatu kantor), tapi bisa dengan memberikan pelayanan online atau digital. Harapannya masyarakat bisa menyelesaikan (kebutuhan layanan publik) hanya dari rumah," jelas Wahyu.
Namun demikian, digitalisasi atau skema daring bukan menjadi satu-satunya instrumen yang bakal dilakukan dalam peningkatan pelayanan publik. Artinya, tetap akan disesuaikan dengan skema pelayanan publik yang saat ini sudah dilakukan. Seperti yang telah dilakukan melalui Mall Pelayanan Publik (MPP) Merdeka.
Menurut Wahyu, keberadaan MPP Merdeka saat ini sudah sangat prima dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dimana hingga September 2023 lalu, pihaknya mencatat ada sebanyak 216 layanan yang bisa didapat di MPP Merdeka. Dan tercatat ada sebanyak 112.272 orang yang telah memanfaatkan MPP Merdeka.
"Seperti adminduk (administrasi kependudukan) masyarakat sudah tidak perlu ke Dispendukcapil. Bisa dilakukan secara online dan terkait pelayanan lain jugga sudah kita sediakan online. Termasuk dengan datang ke MPP," terang Wahyu.
Selain sistem pelayanan yang terus ditingkatkan, dirinya juga memberikan penekanan pada kualitas pelayanan setiap organisasi perangkat daerah (OPD), Camat dan Lurah se Kota Malang. Menurutnya, upaya pendekatan kepada masyarakat di semua tingkatan harus dilakukan dengan baik, selain memenuhi pelayan dari segi sarana prasarana (sarpras) dan sarana pendukung lain.
"Jadi tidak hanya sekadar memberi pelayanan, tapi juga harus dengan hati. Ini saalah satu strategi saya agar pelayanan publik ini bisa dirasakan dan dinikmati dan juga ada manfaat bagi masyarakat," tutur Wahyu.
Di sisi lain, pelayanan MPP Merdeka yang menurutnya sudah cukup prima, tidak lantas harus dilalui dengan berpuas diri. Namun akan terus ditingkatkan. Apalagi, keberadaan MPP Merdeka juga ia nilai cukup strategis. Dimana selain lokasinya yang berada di tengah kota, MPP Merdeka juga tergabung dengan salah satu mall.
Baca Juga : Sekda Kota Malang Tekankan Penguatan SPBE untuk Wujudkan Aplikasi yang Terintegrasi
"Harapannya jika datang kesana (MPP Merdeka) masyarakat bisa menyelesaikan urusannya dalam satu tempat. Karena dengan mall, masyarakat lebih senang datang. Selain belanja dan kuliner, mereka juga bisa mendapatkan layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat," beber Wahyu.
Sementara itu, dalam rencana pembangunan daerah (RPD) Kota Malang, ada sejumlah indikator yang menjadi alat ukur atau piranti agar Pemkot Malang terarah dalam mencapai target fundamental terkait pelayanan publik. Indikator tersebut yakni Akuntabilitas Kinerja, Opini BPK, Penegakan Perda, Maturitas Pengawasan, Sistem Merit hingga Indeks SPBE.
"Kedepan, tentu hasil evaluasi, benchmarking dan masukan dari berbagai elemen masyarakat menjadi input yang sangat konstruktif bagi kami dalam mewujudkan arahan nasional, Reformasi Birokrasi yang semakin berdampak," pungkas Wahyu.
