JATIMTIMES - Musim panen raya pada tahun 2024 diprediksikan akan mundur. Hal ini disebabkan dampak dari El Nino yang masih berlangsung pada tahun ini. Menanggapi hal tersebut, pemerintah berencana untuk mengalokasikan impor beras sejumlah 2 juta ton pada tahun 2024 mendatang.
Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan bahwa panen raya padi di tahun 2024 akan mengalami kemunduran sehingga tidak seperti di tahun-tahun sebelumnya. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman mengatakan bahwa panen raya akan mundur 1-2 bulan yaitu sekitar bulan April-Mei yang pada mulanya di bulan Maret-April. Ini merupakan akibat dari penanaman padi yang tertunda karena fenomena kekeringan El Nino.
Baca Juga : Pemeriksaan Terinci di Kabupaten Blitar Dimulai BPK Jatim, Cermati Belanja Modal dan Infrastruktur
Meskipun demikian, pria yang akrab disebut Amran ini menjelaskan bahwa pihaknya sedang berupaya mengejar produksi beras di awal tahun 2024 dengan mulai melakukan penanaman di daerah-daerah yang tersedia air dan hujan mulai turun.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Bulog), Budi Wasesa alias Buwas mengungkapkan bahwa pihaknya mendapatkan tugas untuk mengimpor beras sejumlah 2 juta ton pada 2024. Menurutnya hal ini dilakukan sebab panen raya dan masa tanam yang mundur. “Kita tetap lihat dulu perkembangan produksi dari dalam negeri, kalau banyak ya prioritas kita dalam negeri,” ungkapnya saat ditemui setelah rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementan yang berlokasi di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).
Buwas juga menyebutkan bahwa hal ini berkesinambungan dengan skema bantuan beras oleh pemerintah yang akan diperpanjang hingga bulan Juni 2024, dengan memberikan beras sejumlah 10 Kg kepada 21,3 juta keluarga yang masuk ke dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM). “Sudah diputuskan harusnya bantuan sosial (bansos) sampai November, kemudian lanjut sampai kuartal kedua 2024 Maret, April, Mei, Juni,” jelas Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan.
Pasalnya, harga bahan pokok terutama beras yang hingga saat ini belum juga turun menjadi pertimbangan oleh pemerintah untuk memperpanjang bansos beras. Hal ini juga bertujuan untuk mengontrol harga beras. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa rata-rata harga beras eceran di Indonesia mengalami peningkatan lebih dari 19%.
Baca Juga : BPJamsostek Serahkan Santunan JKM untuk Keluarga Nelayan Korban Kecelakaan Kerja di Pamekasan
Saat ini pihak Bulog menyebutkan bahwa mereka sedang melakukan penjajakan ke Pakistan, Vietnam, dan Thailand untuk mendapatkan sebagian jumlah beras senilai 500 ribu ton untuk di impor ke Indonesia. Selain itu, Buwas juga mengungkapkan bahwa China telah berkomitmen untuk mengekspor 1 juta ton beras mereka ke Indonesia.
