JATIMTIMES - Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto mengungkapkan, Malang Selatan masih menjadi lokasi yang sama terkait dengan daerah rawan konflik di momen-momen politik, salah satunya yakni Pemilihan Umum (Pemilu).
Didik mengatakan, kawasan Malang Selatan disebut sebagai daerah rawan konflik berdasarkan analisis peta kerawanan konflik di beberapa momentum politik ke belakang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang beserta pihak kepolisian.
Baca Juga : Jelang Masa Kampanye, Ketua DPRD Kota Malang Ajak Masyarakat Tetap Bersatu di Tengah Perbedaan
"Satu di antaranya adalah di Malang Selatan yang itu menjadi wilayah yang perlu untuk kita antisipasi jangan sampai konflik itu terjadi," ungkap Didik.
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menuturkan, bahwa keberagaman merupakan sesuatu yang indah. Jadi berbeda-bedanya latar belakang pekerjaan hingga afiliasi politik kontestan politik merupakan keindahan yang harus dipertahankan.
"Karena bagi kami, sebenarnya keberagaman itu kan sesuatu yang indah. Tinggal bagaimana memaknainya saja," tutur Didik.
Disinggung mengenai upaya-upaya dari Pemkab Malang untuk mencegah terjadinya konflik di beberapa wilayah di Kabupaten Malang pada momentum Pemilu 2024 mendatang yang bertujuan mewujudkan Pemilu 2024 yang aman, damai dan sukses, pihaknya terus berupaya secara masif melakukan koordinasi dengan pihak TNI, Polri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang.
Selain itu, pihaknya juga rutin melakukan sosialisasi terkait dengan mewujudkan Pemilu 2024 yang aman, damai, sukses dan kondusif ditingkat kecamatan. Di mana dalam setiap sosialisasi ini, pihaknya juga mengundang perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, komunitas perempuan hingga komunitas pemuda di masing-masing kecamatan di Kabupaten Malang.
Baca Juga : Wabup Malang: Beri Ruang Sama untuk Kontestan Pemilu 2024
"Dengan sosialisasi bersama tokoh agama, tokoh parpol, tokoh masyarakat, itu penting untuk kita ajak bersama untuk menjaga agar tetap damai," ujar Didik.
Bahkan menurut Didik, sosialisasi yang masif dilakukan ini tidak hanya kegiatan formalitas belaka, melainkan akan ada penandatanganan pakta integritas jajaran Pemkab Malang, bersama instansi TNI, Polri, KPU Kabupaten Malang, Bawaslu Kabupaten Malang, tokoh masyarakat, tokoh agama, komunitas perempuan hingga komunitas pemuda.
"Nanti juga dimungkinkan ada penandatanganan pakta integritas untuk merawat kebersamaan (untuk mencegah terjadinya konflik)," pungkas Didik.
