JATIMTIMES - Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memberikan sorotan pada capaian pendapatan asli daerah (PAD) yang kurang optimal. Bahkan, di masa triwulan terakhir di tahun 2023 ini, menurutnya pergerakan penerimaan PAD masih sangat lambat.
Untuk itu, dirinya akan melakukan evaluasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Terutama OPD yang memang secara teknis menjadi penghasil PAD. Baik di sektor pajak, maupun di sektor retribusi.
Baca Juga : 44 Desa di Ngawi Dapat Tambahan Dana Desa dari Kemenkeu
"Tadi juga saya minta bahwa terkait dengan OPD penghasil baik pajak dan retribusi, saya akan menilai target ini. Karena menurut saya masih lambat sekali," ujar pria yang akrab disapa Wahyu ini, Rabu (25/10/2023).
Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, hingga Oktober 2023 ini capaian PAD sudah mencapai 58,6 persen. Yang diantaranya dari capaian penerimaan pajak 56,85 persen, retribusi sebesar 68,22 persen, pengelolaan kekayaan daerah 22,11 persen dan penerimaan lain-lain yang sah sebesar 82,13 persen.
Sejumlah kendala menurutnya juga telah diinventarisir. Namun hal tersebut tak dapat ia sampaikan. Namun yang jelas, hal-hal tersebut akan diupayakan untuk diminimalisir dalam waktu satu bulan ke depan. Pasalnya, waktu efektif yang tersisa untuk penerimaan PAD hanya sekitar satu setengah bulan.
"Itu menjadi salah satu penilaian saya terhadap kinerja. Ini nanti akan kita lihat. Jadi kalau memang sampai akhir tahun nanti tidak tercapai dan persentase masih tinggi, evaluasi kinerja akan saya lakukan dan itu sudah saya buat surat," jelas Wahyu.
Dirinya memastikan untuk bisa menggenjot penerimaan PAD di sisa waktu yang ada, tentu akan ada berbagai upaya dan solusi yang bakal dilakukan. Selain itu, dirinya juga meminta kepada seluruh OPD untuk dapat lebih kreatif dalam berinovasi.
"Kalau memang tidak ada upaya tersebut, berati kinerjanya akan kita evaluasi. Ya dia (OPD) tetap biasa saja padahal mereka dapat TPP (tambahan penghasilan pegawai) tinggi nah TPP itu bagian (dari capaian) kinerja untuk bisa meningkatkan kreativitas dan inovasi dari OPD," terang Wahyu.
Baca Juga : Beli Rumah di Bawah Rp 2 Miliar, Pajak Ditanggung Pemerintah
Wahyu mengatakan, dalam pelaksanaannya nanti pihaknya juga akan melibatkan pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tujuannya agar rumusan-rumusan solusi yang disusun bisa lebih optimal.
"Kadang kala ada ketakutan dan lain lain. Dan upaya yang dilakukan (jika) belum terlaksana, nah ini mudah mudahan dalam rapat ini bisa ketemu. Dan ada satu bulan setengah lagi mereka (OPD) bisa genjot," jelas Wahyu.
Sebagai informasi, target PAD Kota Malang pada tahun 2023 ini adalah sebesar Rp 834 Miliar. Dirinya juga akan meminta laporan progres penerimaan PAD kepada masing-masing OPD secara berkala.
"Nanti hasil dari ini akan kita lihat, nanti saya minta kepala Bapenda melaporkan pada saya untuk OPD mana yang masih sangat (rendah), tadi sudah disampaikan dalam sambutan, tapi nanti tindak lanjutnya yang akan saya lihat progresnya," pungkas Wahyu.
