JATIMTIMES - Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah memutuskan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang bakal mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 mendatang. Hal ini pun menimbulkan suara kekecewaan dari berbagai kalangan.
Suara kekecewaan disampaikan oleh para tokoh politik, tokoh publik hingga aktivis Tanah Air. Salah satunya, budayawan Goenawan Mohamad yang menegaskan bahwa sistem dinasti harus ditolak. Hal ini diduga lantaran proses putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk naik ke kursi Pilpres terlalu cepat, meski telah menjabat sebagai wali kota sebelumnya.
Baca Juga : Pemkab Kediri dan BPJS Ketenagakerjaan Lindungi 3.733 Pekerja Rentan
Mantan pendiri Tempo itu pun membeberkan beberapa alasan mengapa sistem dinasti harus ditolak. Menurut dia, sistem dinasti tidak adil. "Sistem ini tak akan beri kesempatan kepada orang yang bukan keturunan presiden/raja. Meskipun ia memenuhi syarat," jelasnya, dikutip dari akun Twitter (X) pribadinya, Selasa (24/10/2023).
Selain itu, sistem dinasti juga berangkat dari anggapan bahwa tahta atau jabatan sudah dengan sendirinya terisi oleh para pangeran. Di mana pangeran tersebut belum tentu kualitasnya bermutu. "Pengalaman sejarah Mataram dan lainnya menunjukkan bahwa sang pengganti penguasa bisa orang yang buruk dan zalim," tegas Goenawan Mohamad.
Lebih lanjut, Goenawan Mohamad juga menilai jika sistem dinasti merupakan salah satu bentuk cacat demokrasi. Pasalnya seleksi demokrasi membuka bakat-bakat baru di masyarakat luas.
"Apapun cacat demokrasi, ia bisa mencegah kemerosotan karena seleksinya ttg pemimpin membuka bakat2 baru di masyarakat luas," pungkas Goenawan Mohamad.
Sebagaimana diberitakan, Prabowo Subianto menegaskan semua partai anggota Koalisi Indonesia Maju bulat mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon presiden.
Hal itu sekaligus membantah dugaan bahwa keputusan mengusung Gibran berjalan alot karena masih ada nama Erick Thohir.
Baca Juga : Jelang Pileg, PDI Perjuangan Kota Malang Rapatkan Barisan
Hal tersebut ditegaskan Prabowo setelah bertemu dengan pimpinan partai KIM di rumahnya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (22/10/2023).
"Tidak perlu ada pertanyaan lagi, ini keputusan aklamasi, bulat dan penuh konsensus. Kita siap maju untuk Indonesia maju," kata Prabowo.
Saat ini Koalisi Indonesia Maju terdiri dari delapan partai, di antaranya Golkar, PAN, Demokrat, Gerindra, Gelora, PBB, Garuda, dan Prima.
