JATIMTIMES - Dalam proses kehidupan, tak satupun yang dapat menjamin seseorang tak akan tersangkut masalah hukum. Demikian pula yang terjadi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjalankan tugas sebagaimana tupoksinya.
Seorang ASN di Kabupaten Tulungagung, Eko Sacsono yang juga pemegang kartu anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ini menyampaikan aspirasinya. Ia menghubungi media ini, lantaran adanya ASN atau PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang terjerat kasus hukum baik pidana, perdata atau tipikor.
Baca Juga : Jangan Gagal Faham Soal Isu Politik Identitas, Cendikiawan NU: Islam Itu Rahmatan Lil Alamin
"Mengingat biaya lawyer atau advokat relatif sulit dijangkau oleh ASN, maka alangkah baiknya Korpri memiliki Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH)," kata Eko, Kamis (19/10/2023).
Bukan tanpa asalan, menurut Eko, sesuai peraturan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor 1 Tahun 2017 Ada LKBH pada kabupaten atau kota.
"Tapi untuk Kabupaten Tulungagung ini, sampai dengan akhir tahun 2023, belum terealisasi," ungkapnya.
Untuk itu, ia berharap agar Korpri Tulungagung dapat merealisasikan adanya LKBH ini melalui kebijakan kepala daerah.
"Maka kepada Pj Bupati Tulungagung selaku pembina kepegawaian tertinggi saat ini pada level kabupaten, diharapkan bisa berinisiatif merealisasikan LKBH Korpri yang secara kelembagaan dinahkodai sekretaris daerah," bebernya.
Baca Juga : Gagal Panen Akibat Kekeringan Jadi Salah Satu Keresahan Apdesi, Pj Bupati Tulungagung Cari Solusi
Terkait hal ini, media ini belum mendapatkan penjelasan kendala dan penjelasan lain atas aspirasi ASN di Kabupaten Tulungagung yang menanyakan soal LKBH.
Seperti diketahui, LKBH ini di beberapa daerah telah terbentuk dan menjadi wadah penunjang pemberdayaan Organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).
LKBH memiliki tugas untuk memfasilitasi anggota Korpri yang memerlukan bantuan hukum. Adapun bentuk pelayanan LKBH ini antara lain, bantuan hukum berupa litigasi, non litigasi dan sosialisasi kajian hukum.
