JATIMTIMES - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) selaku Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) mengatakan konflik Palestina dan Israel harus diselesaikan secara politik. Dia menyebut konflik kedua negara itu sudah berlangsung lama.
"Konflik perang pertama Palestina dan Israel itu tahun 1948. Jadi sudah 75 tahun berlalu. Perang kedua 1967, perang ketiga 1971. Tapi selalu saja, ya. Memang konflik ini harus diselesaikan secara politik," kata JK pada wartawan di Markas Pusat PMI, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (10/10/2023).
Baca Juga : Kisah Nyimas Adisara, Pangeran Puger dan Tahta Hanyakrawati
Lebih lanjut JK menjelaskan konflik Israel-Palestina merupakan masalah kemanusiaan yang sangat besar. Sehingga pihaknya akan membahas bersama delegasi PMI Internasional untuk upaya menyelamatkan para korban terdampak konflik, termasuk Warga Negara Indonesia (WNI).
"Kita menghadapi situasi di Gaza, Palestina-Israel pada umumnya tentu akan menjadi masalah kemanusiaan yang besar. Khususnya pada minggu-minggu yang akan datang. Kita bicarakan bagaimana bisa dibantu 15 orang Indonesia yang ada di situ. Tentu ada juga yang akan tetap tinggal di situ. Seperti staf rumah sakit Indonesia," ucapnya.
"Karena, Israel akan memblokade listrik, air, makanan dan logistik, ke Gaza. Berarti kehidupan 2,5 juta orang di Gaza akan sangat kesulitan luar biasa. Tadi kami membicarakan dengan delegasi PMI Internasional. Apa upaya bersama yang dilakukan Palang Merah sedunia," imbuhnya.
Pada waktu yang sama, JK mengatakan pihaknya menerima delegasi Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (IFRC) dan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) regional ASEAN. Mereka berkoordinasi untuk mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) di Gaza, imbas konflik perang Israel dan Hamas.
"Kita menghadapi, melihat situasi di Gaza di Israel tentu akan menjadi masalah kemudian yang besar, khususnya pada minggu-minggu yang akan datang, empat hari yang akan datang," kata JK.
Ia pun mengatakan PMI masih mengalami keterbatasan dan kesulitan masuk ke jalur tersebut karena situasi perang. Terlebih, menurutnya, Israel telah menyiapkan rencana blokade di daerah tersebut.
"Karena, Israel akan memblokade listrik, air, makanan, logistik, ke Gaza. Berarti kehidupan 2,5 juta orang di Gaza akan sangat kesulitan luar biasa. Tadi kami, membicarakan dengan delegasi PMI Internasional, apa upaya bersama yang dilakukan Palang merah sedunia," ujarnya.
"Kita ingin, berusaha untuk ikut serta bersama-sama membantu. Apa yang dapat dibantu? Memang sulit sekali membantunya karena jarak perang. Tapi, apapun harus di setidaknya kita doa bersama tapi itu tentu, apalagi juga saya bicarakan tadi bagaimana membantu 15 orang Indonesia yang ada di sana," sambungnya.
Lebih jauh JK mengungkap upaya membantu WNI di Gaza. Termasuk membantu masyarakat asing, dari soal evakuasi hingga logistik. "Apalagi juga saya bicarakan tadi bagaimana membantu 15 orang Indonesia yang ada di sana. Bisa apa nggak Palang Merah membantu untuk mengeluarkan. Masalahnya banyak sekali orang asing, bukan hanya Indonesia. Lagi dicari solusinya bagaimana bisa membantu lewat Palang Merah. Tapi Palang Merah sendiri sekarang juga masih terbatas yang bisa masuk ke situ," pungkasnya.
Baca Juga : Viral, Diduga Wabup Blora Bagi-Bagi Duit ke Kader PDI-Perjuangan
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sebelumnya juga telah buka suara mengenai nasib warga negara Indonesia (WNI) di Palestina imbas konflik Hamas dan Israel. Prabowo memastikan pihaknya mengusahakan evakuasi terhadap seluruh WNI di wilayah konflik.
"(Nasib WNI di Palestina) Nanti kita sedang usahakan evakuasinya," ujar Prabowo kepada wartawan di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Senin (9/10).
Saat ditanya soal sikap pemerintah Indonesia mengenai konflik Hamas dan Israel, Prabowo mengaku masih mengikuti perkembangan yang terjadi. "Ya nanti kita ikuti perkembangan, ya," katanya.
Sementara pemerintah Indonesia meminta WNI segera meninggalkan wilayah Palestina dan Israel. Imbauan itu setelah meningkatnya eskalasi konflik Palestina-Israel.
"Menimbang situasi keamanan terakhir dan demi keselamatan para WNI, Pemerintah Indonesia mengimbau agar WNI yang berada di wilayah Palestina maupun Israel segera meninggalkan wilayah tersebut," demikian pernyataan Kemlu RI, melalui situs resminya.
Kemlu RI juga mengimbau WNI membatalkan rencana melakukan perjalanan ke Palestina dan Israel. "Bagi yang sudah merencanakan perjalanan ke kedua wilayah tersebut untuk membatalkan rencananya hingga adanya pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah," tulis Kemlu.
