JATIMTIMES - Polres Tulungagung mendapat penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) atas dukungan dan kinerjanya dalam pelaksanaan penegakan hukum ketenagakerjaan tahun 2023.
Penyerahan penghargaan dilakukan dalam acara Rapat Kerja Nasional Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Senin (25/09/2023) malam.
Baca Juga : Ketua Askab BPD Tulungagung Hasil Rakerda Jawab Tudingan "Cacat Hukum"
Kapolres Tulungagung AKBP Teuku Arsya Khadafi mendapatkan penghargaan terkait pengungkapan kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal.
Menaker RI, Ida Fauziah menyerahkan langsung penghargaan kepada Kapolres Tulungagung, AKBP Teuku Arsya Khadafi dan anggota Satreskrim Polres Tulungagung.
Dalam keterangannya, Kanit Pidsus Satreskrim Polres Tulungagung, Iptu Zico Bintang mengatakan, konsistensinya untuk mengambil langkah tegas terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal.
"Sesuai dengan atensi bapak Presiden RI dan Kapolri, TPPO/PMI Ilegal harus segera ditindak lanjuti dan mengambil langkah tegas siapa yang berada di dalamnya," kata Zico, Selasa (26/9/2023).
Demikian juga ditegaskan Kapolres Tulungagung, AKBP Teuku Arsya Khadafi saat dikonfirmasi. Menurutnya, dengan adanya tindakan yang tepat dan terukur, kepolisian ikut serta melindungi PMI dari praktek-praktek ilegal yang justru akan merugikan para pahlawan devisa.
"Harapannya adalah agar masyarakat Tulungagung yang ingin menjadi pejuang devisi bisa melalui jalur pelayanan pemberangkatan yang resmi, agar terlindungi hak-haknya juga tidak menjadi korban dari TPPO," ungkapnya.
Seperti diketahui, dalam kegiatan ini juga disampaikan pemaparan tentang Safety Induction, pembacaan ASN Berakhlak, pembacaan Etik Pengawasan Ketenagakerjaan dan juga di isi dengan pentas Budaya Tarian Daerah.
Selain itu, juga ada peluncuran Buku Panduan Sensitif Gender dalam Pengawasan Ketenagakerjaan dan Aplikasi Sistem Perlindungan Pekerja Perempuan.
Baca Juga : Asosiasi BPD Kabupaten Tulungagung Bergejolak, Disebut Cacat Hukum
Menteri ketenagakerjaan (Menaker) Republik Indonesia, Ida Fauziyah, membuka secara langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas ) Pengawasan Ketenagakerjaan, yang bertema "Pengawas Ketenagakerjaan Profesional dan Bermartabat untuk Indonesia Maju" di Jakarta ini.
Rakornas Pengawasan Ketenagakerjaan yang digelar secara hybrid ini, berlangsung dari tanggal 25 hingga 27 September 2023.
Dalam sambutannya, Menaker Ida menyampaikan, pengawas ketenagakerjaan memiliki peran yang penting dalam penerapan dan penegakan hukum ketenagakerjaan.
"Pengawas ketenagakerjaan tidak bisa lagi bekerja biasa-biasa saja, bekerjalah dengan luar biasa disertai berbagai inovasi maupun terobosan," kata Menaker Ida dalam sambutannya, seperti dikutip dari Viva.com.
Ida Fauziyah mengatakan, pengawas ketenagakerjaan harus mampu menjaga keseimbangan pelindungan kepada pekerja/buruh dan pengusaha tanpa adanya diskriminasi.
Ia menyebut, berbagai isu ketenagakerjaan lintas sektor seperti pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Anak Buah Kapal (ABK) kemaritiman, TKBM, dan pekerja yang bekerja dengan sistem kontrak jangka pendek harus mendapat perhatian serius dari pengawasan ketenagakerjaan.
