JATIMTIMES - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang I Made Riandiana Kartika meminta kepada Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang Pemilu 2024 mendatang. Hal itu disampaikan usai pelantikan Wahyu Hidayat dilantik pada Minggu (24/9/2023).
Selain itu, ia juga meminta agar Pj Wali Kota Malang segera menjalin komunikasi dengan beberapa pihak terkait. Yakni seperti Polresta Malang Kota, Kodim 0833 Kota Malang hingga Kejari Kota Malang. Tujuannya untuk memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 di Kota Malang berlangsung kondusif.
Baca Juga : Dewan Beri Waktu Seminggu Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat untuk Pelajari APBD
"Kami ingin Pj Kota Malang benar benar menjaga netralitas ASN. Lalu jangan biarkan tempat ibadah dan tempat pendidikan dibuat tempat kampanye," ujar Made.
Dirinya juga meminta agar Pj Wali Kota Malang untuk pro aktif dalam mengantisipasi adanya informasi hoax jelang Pemilu 2024. Dirinya pun dalam hal ini juga berkomitmen untuk mendukung untuk mencegah terjadinya hal itu, termasuk kemungkinan munculnya ujaran kebencian.
"Rangkul media sebaik baiknya, bila perlu ajak media memberikan kabar baik dan informatif ke masyarakat untuk melawan ujaran kebencian atau berita hoax. Kami siap mendukung," jelas Made.
Bukan tanpa alasan, hal itu lantaran nama Wahyu Hidayat merupakan salah satu nama yang diusulkan oleh DPRD Kota Malang. Tentu dalam proses penunjukan Pj Wali Kota Malang, nama Wahyu Hidayat juga bersaing dengaj nama pejabat lain. Baik yang diusulkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Gubernur Jatim.
Baca Juga : Anies Angkat Bicara soal Rencana Pemindahan Makam Diponegoro yang Diusulkan Prabowo
Dengan ditetapkannya Wahyu Hidayat sebagai Pj Wali Kota Malang, maka kata Made, sedert tugas strategis tentu sudah menunggu. Salah satunya yang sempat menjadi sorotan DPRD Kota Malang adalah untuk menekan SILPA. Termasuk untuk merancang APBD Kota Malang TA 2024.
"Karena semangat nyusun PAK kemarin kan untuk menekan Silpa. Kemudian membuat rencana yang baik untuk APBD murni 2024. Itu vital karena akan ada pesta demokrasi dan ada kepentingan kepentingan besar di sana. Jangan sampai nanti kurang antisipasi untuk hal hal yang tak diinginkan," pungkas Made.
