JATIMTIMES - PBNU turut mengamati konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Terkait konflik itu, PBNU meminta pemerintah mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian konflik tersebut.
"PBNU meminta dengan sungguh-sungguh kepada pemerintah agar mengutamakan musyawarah (syura') dan menghindarkan pendekatan koersif," kata Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2023).
Baca Juga : Rayakan Maulid Nabi, Lesbumi NU Kota Malang Gelar Festival Sekarbanjar
Yahya menilai jika persoalan tersebut kerap terjadi akibat kurangnya keterlibatan warga saat proses proyek pembangunan. Sehingga tidak terjalin komunikasi baik yang berujung konflik.
"Dalam pandangan PBNU, persoalan Rempang-Galang merupakan masalah yang terkait pemanfaatan lahan untuk proyek pembangunan. Persoalan semacam ini terus berulang akibat kebijakan yang tidak partisipatoris, yang tidak melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan kebijakan hingga pelaksanaannya. Hal ini kemudian diperparah oleh pola-pola komunikasi yang kurang baik," terang Yahya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengutus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ke Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Jokowi meminta Bahlil untuk memberikan penjelasan kepada warga yang protes proyek pengembangan Rempang.
"Menteri Bahlil akan ke sana untuk memberikan penjelasan mengenai itu," kata Jokowi kepada wartawan di Pasar Kranggot, Cilegon, Selasa (12/9/2023).
Jokowi menilai konflik di Rempang disebabkan komunikasi yang kurang baik. Jokowi ingin warga diberikan solusi. "Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik. Saya kira kalau warga diajak bicara, diberikan solusi," kata Jokowi.
Jokowi mengungkap, sebenarnya sudah ada kesepakatan mengenai relokasi warga. Namun, kata Jokowi, kesepakatan itu tidak disampaikan dengan baik.
"Karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunannya tipe 45. Tapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah," ujar Jokowi.
Selain itu, bantuan pasukan juga telah dikirimkan oleh Panglima TNI Laksmana Yudo Margono. Yudo mengatakan dirinya juga meminta Polisi Militer (Pom) TNI untuk terjun ke lapangan guna memastikan tak ada oknum prajurit yang terlibat dalam aksi anarkis apa pun alasannya.
"Sudah dari awal kita sampaikan pada Danpangdam maupun Pangarmada, Danlantamal, Danrem dan TNI yang di sana sifatnya perbantuan kepada Polri," kata Panglima TNI Laksmana Yudo Margono kepada wartawan di Mabes TNI.
Soal pengerahan Pom TNI, Yudo hendak memastikan tidak ada anggota TNI yang terlibat kericuhan. Dia tak menutup kemungkinan terjadi aksi provokasi atau kepentingan prajurit TNI yang menguasai lahan di Pulau Rempang.
"Kemarin sudah dilaksanakan, termasuk POM TNI kita turunkan, jangan sampai ada prajurit TNI yang terlibat di sana. Terlibat mungkin provokator atau mungkin punya lahan-lahan yang tidak sah di sana," terang Yudo.
Baca Juga : Viral, Penampakan Cahaya Bergerak di Langit Sleman, Diduga Meteor Jatuh
"Kita beri imbauan, dan kemarin sudah saya sampaikan Danpuspom juga sudah mengirimkan pasukan tim gabungan untuk Satgas POM TNI di sana," pungkas Yudo.
Sebelumnya, demonstrasi di depan kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam diwarnai aksi anarkis massa yang menolak relokasi warga Pulau Rempang. Massa melempari polisi dengan batu berukuran besar dan melakukan penganiayaan.
Video pelemparan batu kepada polisi tersebut viral di media sosial (medsos). Oknum massa bahkan melempar batu besar dari jarak dekat ke arah personel polisi yang hanya diam dalam barikade.
Yudo mengatakan sudah meminta anggota TNI untuk menahan diri. Dia mengatakan prajurit TNI baru akan dikerahkan bila personel kepolisian sudah tak dapat menanggulangi lagi kericuhan yang terjadi.
Meski begitu, Laksamana Yudo mengatakan tindakan oknum massa yang melempari anggota kepolisian menggunakan batu besar dari jarak dekat sebagai perbuatan anarkis.
"Untuk demo, ya itu tadi, saya perintahkan untuk menahan diri. Tapi kalau saya melihat kemarin demonya seperti itu, itu sudah bukan demo lagi, itu sudah anarkis," kata Yudo.
Dia mengatakan aksi demonstrasi dengan melemparkan batu besar tersebut sudah melewati batas. Dalam video yang beredar, tampak cukup banyak pria yang melempari batu kepada polisi yang membentuk barikade di depan kantor BP Batam. Bahkan terlihat pria yang melemparkan batu besar ke polisi yang berada di barisan terdepan barikade yang badannya sudah tak tertutup tameng.
"Istilahnya, orang sudah diam, diambilkan watu (batu) terus di-thuthuk (dilempar) di depannya. Ini kan sudah kaya orang lagi membunuh hewan pakai batu besar lalu dilemparkan seperti itu," ujarnya.
