JATIMTIMES - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Malang (Polinema) secara tegas menolak segala bentuk politik identitas oleh seluruh kandidat Calon Presiden RI dan Calon Wakil Presiden RI di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Menteri Kajian Strategis BEM Polinema Bagus Tejo Waluyo menyampaikan, bahwa pernyataan tersebut merupakan respons tegas dari BEM Polinema dalam melihat perkembangan media sosial dan informasi yang berkembang secara cepat.
Baca Juga : DPR Soal Pendaftaran Capres Dimajukan: Kita Lagi Nunggu Surat Resmi
Terutama penyebaran informasi hoax atau bohong serta upaya-upaya dari orang-orang tidak bertanggung jawab yang berusaha mengadudomba antar masyarakat.
"Jadi kami sangat menghindari atau mengkritisi ketika dari rekan-rekan yang berpolitik baik dari eksekutif, lesgislatif, itu kami menolak dengan keras politik identitas," ungkap Bagus.
Menurutnya, dengan upaya-upaya tersebut menyebabkan terjadinya polarisasi atau terbaginya pandangan masyarakat kepada pihak-pihak yang berkuasa hingga menunjukkan rasa kebencian. Hal itu membuat terganggunya stabilitas pemerintahan maupun politik yang dapat berdampak pada ketentraman masyarakat Indonesia.
Mahasiswa semester lima Jurusan Teknologi Informasi Polinema ini menegaskan, bahwa mahasiswa yang merupakan pemilih dari kalangan pemuda juga menolak dan mengecam secara keras jika ada upaya-upaya dari orang yang tidak bertanggung jawab menabrakkan dengan elemen masyarakat. "Kami juga menolak keras jika kami ditabrakkan antar elemen masyarakat, kami menolak disitu," kata Bagus.
Pemuda asal Turen, Kabupaten Malang ini juga meminta kepada masing-masing penyelenggara Pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ditingkat pusat hingga daerah untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
"Kami juga meminta KPU, Bawaslu dan instansi pemerintah independen, sehingga di sini kita bisa menilai (kandidat calon pejabat eksekutif dan legislatif) dengan baik," ujar Bagus.
Pihaknya mengatakan, KPU mulai dari tingkat pusat hingga daerah harus terus melakukan fungsinya dalam mensosialisasikan beragam hal yang berkaitan dengan Pemilu. Mulai dari jumlah partai politik (parpol) yang menjadi peserta Pemilu sampai teknis pelaksanaan Pemilu.
Menurutnya, kegiatan sosialisasi secara luas dalam mencerdaskan para pemilih harus terus dilakukan secara masif dengan menyasar semua kalangan. Hal itu untuk mewujudkan iklim demokrasi yang sehat dengan meningkatkan jumlah pemilih di Pemilu 2024 mendatang.
Baca Juga : 'The Fishing Nets' Karya Fajaria Menur Widowati Berhasil Lolos Mentoring Program Open Table
"Nantinya kita bisa mengetahui siapa yang akan mewakili di kursi legislatif maupun eksekutif. Sehingga di tahun 2024 mereka dapat memilih wakil rakyat dan tidak seperti memilih kucing dalam karung, jadi agar lebih tepat sasaran," jelas Bagus.
Sementara itu, pihaknya juga meminta kepada Bawaslu mulai dari pusat hingga daerah agar meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024. Termasuk dalam kegiatan-kegiatan kandidat calon pejabat di kursi eksekutif dan legislatif.
"Apalagi di institusi pendidikan, baik sekolah maupun kampus itu tidak boleh menjadi sarana politik, ataupun nantinya berkampanye. Harapannya nanti Bawaslu dapat mengawasi," kata Bagus.
Menurutnya, jika para kandidat calon pejabat di kursi eksekutif maupun legislatif memiliki hasrat untuk berpolitik di institusi pendidikan seperti kampus, harus dilakukan dengan cara akademis.
"Lakukan dialog dengan mahasiswa, dengan pelajar, sampaikan gagasan dari bapak ibu sekalian, nanti kita yang mengkritisi. Jangan hanya datang ke kampus atau sekolah kami hanya untuk mendapatkan suara kami dengan cara mengumbar-umbar janji. Apalagi sampai melakukan money politic," pungkas Bagus.
