JATIMTIMES - Rancangan Peraturan Daerah Kota Batu Perubahan APBD Tahun 2023 disampaikan Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kota Batu, Jumat (1/8/2023).
Aries fokus pada penyelesaian perubahan APBD perlu dioptimalkan program kegiatan yang belum mencapai target sesuai evaluasi Semester I Tahun 2023.
Baca Juga : Disnaker-PMPTSP Kota Malang Akan Sulap MPP Merdeka Agar Lebih Ramah Disabilitas
"Kami menyadari bahwa waktu penyelesaian program kegiatan dalam perubahan APBD sangat terbatas yakni kurang lebih 3 bulan,” ucap Aries.
Ya dalam kurun waktu tiga bulan, Aries bakal kerja cepat dan tepat dalam menuntaskan program-program yang belum dilaksanakan. Sesuai hasil evaluasi, pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 sampai dengan triwulan 2, tingkat capaian kinerja masih belum optimal.
“Karena itu dengan sisa waktu yang relatif singkat ini, mari kita optimalkan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan beberapa program kegiatan yang masih belum bisa mencapai target,” imbuh Aries.
Kemudian kegiatan pada tahun 2023 sampai dengan triwulan 2, tingkat capaian kinerja yang masih belum optimal dan beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan SKPD di antaranya, pembangunan dan Pengawasan Cold Storage. Lalu ada Art Centre, Rumah Pembina Veteran, pagar perumahan LVRI dan Lapangan Songgomaruto.
Lainnya DED Kawasan Ganesha dan Gedung Serbaguna Polres Batu di Dinas Perumahan. Di Dinas PUPR meliputi Jalan Tembus Sisir-Sidomulyo dan Sisir-Temas, dan Belanja Modal Pengadaan Tandem Roller Combination. Di Dinas Pertanian Pengadaan Gudang Beku (Cold Storage) beserta peralatan pendukung dan di Dinas Kesehatan Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji.
Sementara itu, kegiatan baru yang harus ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2023 pertama, pada bidang Pendidikan dan Kesehatan. Yakni beasiswa pelajar berprestasi, kurang mampu dan korban Covid-19, peningkatan alokasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) termasuk untuk mengakomodir pelajar SMPN 7 Kota Batu, kenaikan Insentif Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), serta rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, hingga soal penanganan strategis penurunan angka stunting.
Kedua, bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup meliputi pemeliharaan rutin dan berkala jalan kota, pemeliharaan pedestrian di jalan utama kota, belanja pengadaan alat berat untuk pelayanan infrastruktur dan penanganan TPA Tlekung, belanja barang dan jasa serta belanja modal peralatan mesin dalam rangka optimalisasi penanganan permasalahan TPA Tlekung, pemeliharaan gedung bangunan aset Pemerintah Kota Batu, perbaikan paving jalan lingkungan dan pemenuhan rambu-rambu lalu lintas di jalan utama Kota Batu.
Ketiga, Bidang Perekonomian dan Investasi diantaranya penyelenggaraan bursa kerja, penyelenggaraan Batu International Orchid Show (BIOS), rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kota Batu dan percepatan terwujudnya desa wisata tematik, serta kajian penataan kawasan kampung tematik UMKM.
Baca Juga : Perpusnas Gelar Peer Learning Meeting: Wujudkan Perpustakaan Inovatif dan Kreatif
Keempat, Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik meliputi, kegiatan harmonisasi antara Pemerintah Kota Batu dengan perangkat desa dan Ketua RW Se-Kota Batu. Operasionalisasi Mall Pelayanan Publik (MPP) digital. Pengadaan kendaraan roda 4 (Empat) pelayanan kependudukan keliling.
Kelima, Bidang Sosial dan Kamtramtibmas meliputi, bantuan pupuk dan alat mesin pertanian (alsintan), bantuan sosial bagi penderita sakit jantung, dukungan pengamanan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.
Keenam Bidang Mitigasi Bencana. Yakni aktivasi sistem komando penanganan darurat. Penyediaan bahan material dan logistik pasca bencana. Sarana dan prasarana penunjang penyelamatan dan evakuasi bencana.
Sedangkan isu strategis baik nasional maupun lokal yang harus diselesaikan yaitu upaya pengendalian inflasi daerah, penanganan prevalensi stunting, kemiskinan ekstrim dan pengangguran serta penanganan masalah lingkungan terutama persampahan, infrastruktur dan peningkatan SDM serta pengembangan UMKM dan investasi.
"Selain itu, Perubahan APBD juga dipergunakan untuk melakukan penataan belanja daerah sesuai peruntukannya terutama yang bersumber dari dana yang bersifat khusus dan seluruh kegiatan dalam perubahan APBD tahun 2023 harus mempertimbangkan kecukupan waktu yang tersedia,“ tutup Aries.
