JATIMTIMES - Wali Kota Malang Sutiaji memastikan bahwa realisasi pembangunan Pasar Besar Malang akan dilakukan pada tahun 2023 ini. Untuk itu, dalam hal ini, Sutiaji membenarkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah menyiapkan lebih dari Rp 4 Miliar untuk kebutuhan relokasi pedagang.
Sutiaji mengatakan, kepastian tersebut ia dapatkan setelah melakukan komunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) serta presiden RI beberapa waktu lalu. Sutiaji mengaku sudah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo secara langsung untuk pembangunan Pasar Besar.
Baca Juga : Evaluasi IDM 2023, Tidak Ada Desa Tertinggal di Kabupaten Situbondo
"Saya sudah mengutus dan langsung berbicara dengan Pak Menteri PU, Senin lalu. Saya minta utusan beliau dan langsung dapat perintah dari presiden. Setelah ketemu presiden, ya sudah tahun 2024. Malah presiden menyampaikan bahwa 2023 (dimulai) dan bisa selesai 2024. Ini informasi A1 dari menteri," ungkap Sutiaji, Rabu (23/8/2023).
Bahkan bukan hanya pembangunannya saja, Sutiaji menegaskan bahwa presiden telah merestui terkait biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Pasar Besar Malang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Pembiayaan disetujui, perintah presiden dan menteri langsung ditelpon Pak Presiden. Ya mestinya semua harus mendukung. Karena itu, saya tidak pernah bicara masalah biaya," ucap Sutiaji.
Untuk itu, dirinya memastikan bahwa pembangunan Pasar Besar Malang dimulai pada 2023 ini. Baik mulai relokasi hingga pekerjaan fisik. Bahkan dirinya meyakini, jika hal itu telah menjadi perintah langsung dari Presiden, sehingga sudah sepatutnya mendapat dukungan dari berbagai pihak.
"Informasinya waktu itu menteri ditegur presiden. Didahulukan Pasar Malang daripada Batu. Kalau sudah perintah presiden, itu jadi skala prioritas. Tahun ini kenapa tahun jamak harus ada kontrak dan lainnya. Kenapa, memang minta dianggarkan karena memang hal itu," jelas Sutiaji.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang Eko Sri Yuliadi mengatakan, kesiapan relokasi menjadi salah satu hal yang dipersyaratkan oleh Kemen PUPR untuk pembangunan Pasar Besar Malang. Untuk itulah pihaknya telah menyiapkan keperluan relokasi.
"Salah satu persyaratan Pasar Besar dieksekusi adalah kesediaan untuk merelokasi pedagang dan menyediakan tempat relokasi sementara," terang Eko.
Baca Juga : Tak Ketemu Dicari Petugas, Bocah Tenggelam di Sungai Brantas Justru Ditemukan Warga
Sementara untuk relokasi sendiri, ia menyebutkan sudah ada dua tempat yang disiapkan. Yakni di pasar baru barat dan pasar baru timur. Namun untuk menentukan kapan relokasi dilakukan, ia masih menunggu kepastian dan kabar lebih lanjut dari pemerintah pusat.
"Ada di pasar baru timur dan pasar baru barat. Artinya Diskopindag yang akan mempunyai arah untuk penempatan relokasi. Target dari pemerintah pusat belum ada karena kita masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat," jelas Eko.
Nantinya untuk pelaksanaan relokasi, Diskopindag juga akan mengoordinasi penempatannya. Tujuannya untuk memastikan lokasi penjual tidak tercampur dan sesuai dengan komoditas yang dijual.
"Info terakhir, tapi belum dipastikan, kita masih menunggu. Kalau ada keputusan cepat, Pemkot Malang juga harus ada langkah cepat untuk menindaklanjutinya," pungkas Eko.
