JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang memberikan perhatian serius pada pembongkaran pagar Balaikota Malang. Dalam hal ini melalui Komisi C, DPRD Kota Malang akan melakukan pendalaman terkait pekerjaan tersebut.
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengatakan, pendalaman yang dimaksud akan dilakukan pada anggaran yang digunakan. Sebab, menurut Made pekerjaan pembongkaran pagar Balaikota Malang tidak tercantum dalam pembahasan APBD Kota Malang 2023.
Baca Juga : Wali Kota Malang Minta ASN Bersiap Hadapi Dinamika Birokrasi
"Anggaran yang ada hanya untuk anggaran revitalisasi Alun-alun Tugunya saja. Hari ini juga langsung akan diperdalam di Komisi C, karena kami jadwalkan untuk menanyakan. Kami akan tanyakan dari mana anggaran itu? Apakah dari refocussing anggaran? kalau iya, apa alasan refocussingnya. Itu yang akan kami perdalam," jelas Made.
Dirinya mengatakan, sebenarnya tidak dipungkiri bahwa pekerjaan tersebut merupakan wewenang penuh pihak eksekutif. Namun ia menilai setidaknya secara etika politik, hal tersebut tidak ada salahnya untuk disampaikan terlebih dahulu kepada DPRD sebagai legislatif.
"Ini kami belum ke tahap pengambilan setuju atau tidaknya, kami nanti masih akan melihat," imbuh Made.
Namun demikian, Made menyebut bahwa sebenarnya dalam kondisi seperti ini diperlukan sebuah pola komunikasi yang lebih intens. Sebab, hal itu pun ternyata juga belum ada pembahasan di internal Komisi C DPRD Kota Malang.
"Tapi inilah sebenarnya pola komunikasi dibutuhkan, tapi menurut kami kurang. Seharusnya komunikasikan dulu dengan kami, karena saya begitu mengecek di Komisi C, belum pernah ada pembahasan anggaran terkait dengan pembongkaran pagar itu," terang Made.
Secara prinsip tentu pihaknya akan melakukan evaluasi, dan sebisa mungkin untuk melihat hal itu secara menyeluruh. Termasuk dengan mempertimbangkan pada estetika kota secara keseluruhan, dan kemungkinan keterkaitannya dengan revitalisasi Alun-Alun Tugu Malang.
"Tapi secara garis besar kita akan lihat dan dievaluasi, kalau itu memang menyambung dengan Alun-alun Tugu dan tanggapan masyarakat bagus, ya monggo," jelas Made.
Sementara itu pantauan di lokasi, Balaikota Malang saat ini memang nampak cukup berbeda. Jika biasanya bangunan sebagian Balaikota masih tertutup pagar, kini tidak.
Baca Juga : Ketua DPRD Kabupaten Malang: Pendidikan hingga Infrastruktur Masih Jadi Prioritas di 2024
Pagar dari beton yang dibongkar pun juga nampak telah dibersihkan. Dan saat ini, hanya pembatas setinggi kurang lebih 20 centimeter untuk membatasi dengan trotoar di depan Balaikota Malang.
Sebagai informasi, pembongkaran pagar Balai Kota Malang ini dilakukan pada Selasa (1/8/2023) lalu. Dan pekerjaannya hampir bersamaan dengan proses revitlisasi Alun-Alun Tugu Kota Malang yang saat ini masih terus berlangsung.
Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, dibongkarnya Pagar Balai Kota Malang ini dilakukan dengan mengedepankan filosofi bahwa bangunan itu adalah rumah rakyat. Terlebih untuk menghilangkan kesan adanya batasan antara masyarakat dengan pejabat pemerintah.
"Nanti kalau sudah jadi akan nyambung (dengan Alun-Alun Tugu Malang). Filosofinya ini rumah rakyat. Dulu dipagar kan seakan ada batasnya, di sini milik pejabat. Maka sekarang kami buka. Menyatunya sebuah konsep (kedekatan) antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi tidak ada pembatasan antara kita (pejabat) dengan rakyat," ujar Sutiaji.
Sementara soal keamanan yang turut dikhawatirkan jika sewaktu-waktu terjadi aksi demonstrasi, menurutnya juga telah dipertimbangkan. Dalam hal ini, ia menegaskan bahwa dibongkarnya pagar Balai Kota Malang adalah untuk menumbuhkan kesadaran bahwa Balai Kota Malang adalah milik masyarakat.
"Balai Kota milik semuanya. Maka, harus kita jaga. Mudah-mudahan demo tidak anarkis, jangan negatif thinking dengan orang demo," pungkas Sutiaji.
