JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus melakukan penguatan antisipasi atas potensi kebencanaan. Hal tersebut salah satunya dengan menggelar pelatihan bagi relawan kebencanaan yang diambil dari setiap wilayah kelurahan.
Menurut Wali Kota Malang Sutiaji, hal tersebut perlu dilakukan mengingat saat ini sedang ada fenomena El Nino. Sebab dampaknya bisa mendatangkan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, pohon tumbang hingga tanah longsor.
Baca Juga : Adaptasi Lingkungan Sekolah, Berikut Kegiatan yang Diikuti Pelajar SMA di Banyuwangi
"Tidak bisa diprediksi kalau yang namanya bencana. Maka, kita harus selalu meningkatkan keterampilan dan penguatan identitas diri dari semua masyarakat. Termasuk para relawan dan semua yang terlibat di dalamnya," ujar Sutiaji, Selasa (18/7/2023).
Dengan demikian, menurut Sutiaji program Kelurahan Tangguh yang dicanangkan di Kota Malang sebagai langkah dalam mengantisipasi bencana bisa benar-benar terwujud. Dan bukan menjadi isapan jempol belaka.
"Sehingga manajemen Kelurahan Tangguh, masyarakat tangguh benar-benar bukan isapan jempol dan mampu dilaksanakan," imbuh Sutiaji.
Dalam pelatihan tersebut, nantinya akan diberikan edukasi tentang beberapa hal yang dilakukan dalam sebuah penanganan bencana. Seperti kedaruratan, manajemen dapur umum, manajemen konflik dan hal lainnya.
"Nah ini yang harus ditata bener, dan terus dilakukan penguatan," terang Sutiaji.
Sementara itu, menurut Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang Prayitno, pihaknya berkomitmen untuk mewujudkan Kecamatan Tangguh. Dalam hal ini, dirinya berusaha membentuk tim dengan 20 personel di setiap kecamatan dengan komando Camat.
Sebanyak duapuluh personel dari setiap kecamatan tersebut akan diberi edukasi tentang penangangan bencana. Mulai dari penanganan darurat, pertolongan pertama, manajemen dapur umun dan lain sebagainya.
Baca Juga : Mocopat Idol 3 Diikuti 40 Siswa SD/MI Berbakat Nembang, Berikut Juaranya
"Sehingga saat ada bencana, Pak Camat dengan 20 personel tangguhnya ini sudah bisa ke lokasi lebih cepat dan melakukan penanganan. Baik dari melakukan assessment, pertolongan pertama, tanpa menunggu BPBD," jelas Prayitno.
Sebab menurutnya, stigma yang terjadi saat ini adalah BPBD dinilai kurang tanggap dalam melakukan penangananan bencana. Padahal dalam hal ini, Prayitno mengaku bahwa ada keterbatasan baik dari sisi sarpras maupun personel.
"Kalau itu (kecamatan tangguh) bisa dioptimalkan, makan stigma pemerintah tidak hadir itu bisa terkikis," imbuh Prayitno.
