JATIMTIMES - Kemacetan parah yang terjadi di kawasan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi sampai saat ini tidak hanya merugikan warga yang ingin liburan atau ada keperluan ke Pulau Bali. Kemacetan itu juga menyebabkan kerugian yang tidak sedikit pada masyarakat Banyuwangi.
Menurut Ketua Fraksi PPP DPRD Banyuwangi Haji Basir Qodim, dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya kemacetan parah di kawasan Pelabuhan Ketapang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi disarankan menyiapkan fasilitas jalan yang menjadi jalur alternatif dari wilayah Kecamatan Wongsorejo ke Banyuwangi kota atau sampai ke Kecamatan Rogojampi. Jalan alternatif itu untuk membantu mengurai kemacetan lalu lintas yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Baca Juga : Penasehat Paguyuban Suporter di Banyuwangi Turut Komentari Polemik Stadion JIS
“Kemacetan parah yang berulang setiap tahun menjadi salah satu indikator pemerintah kurang tanggap dalam mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di wilayah Ketapang Banyuwangi dan Gilimanuk Bali dalam setiap liburan sekolah. Apalagi jikaberbarengan dengan libur cuti bersama yang ditetapkan pemerintah,”ujar Basir, Jumat (07/07/2023).
Ketua DPCPPP Banyuwangi itu mengungkapkan banyak manfaat yang diperoleh pemerintah dengan membuat jalur alternatif. Selain mampu mengurangi kemacetan arus lalu lintas, jalur alternatif yang dibangun akan menumbuhkan perekonomian rakyat yang dilalui oleh kendaraan warga atau wisatawan yang melalui jalur alternatif tersebut.
Selain itu, kemudahan akses keluar masuk kendaraan juga akan mendongkrak dan meningkatkan nilai harga jual tanah dan lahan yang ada di sepanjang jalur altenatif yang dibangun pemerintah.
“Kami menyarankan agar pemerintah Banyuwangi mengusulkan kepada pemerintah pusat, provinsi maupun dinas/instansi terkait untuk membuat jalan alternaif dari Wongsorejo yang tembus Kalipuro sampai dengan Rogojampi. Fasilitas jalan tersebut menjadi salah satu solusi mengatasi terjadinya kemacetan parah di kawasan Pelabuhan Ketapang di masa mendatang,” imbuh politisi berdarah Madura tersebut.
Basir menambahkan, agar kemacetan yang terjadi saat ini tidak semakin parah, Dinas Perhubungan, kepolisian dan dinas/instansi terkait lain diharapkan segera bertindak cepat membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun para pengusaha jasa angkutan. Konunikasi dengan produsen makanan minuman dan barang-barang rumah tangga lain juga perlu untuk sementara menahan pengiriman barang.
Baca Juga : Soal Pj Wali Kota Malang, DPRD Buka Ruang untuk Masukan dari Masyarakat
“Kami berharap Dinas Perhubungan, kepolisian dan pihak terkait lain supaya segera melakukan koordinasi para pihak yang ada di Jembrana, Banyuwangi maupun kabupaten/kota lain di Jawa Bali untuk tidak melakukan pergerakan kendaraan masuk ke Kabupaten Banyuwangi agar kemacetan tidak semakin parah,” tambah Basir.
Selain itu, untuk mempercepat mengurai kemacetan, dinas/instansi terkait diharapkan mampu mempercpat perbaikan dermaga ponton yang ada di Gilimanuk untuk menambah jumlah dan volume pelayanan penyeberangan dari Ketapang-Gilmanuk dan sebaliknya.
“Sharusnya sejak awal pemerintah sudah memprediksi ini. Memasuki liburan anak sekolah berbarengan dengan liburan, ada peningkatan pergerakan masyarakat yang ada di Jawa maupun Bali. Otomatis ada potensi lonjakan dan penumpukan penumpang dan kendaraan yang akan ke Pulau Bali maupun yang kembali ke Banyuwangi dan kabupaten kota lain yang ada di Pulau Jawa,” pungkas Basir.
