JATIMTIMES - Puluhan kepala desa di Kabupaten Tulungagung yang datang memenuhi undangan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dalam aksi di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta juga punya agenda lain. Agenda yang dimaksud adalah memenuhi undangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk melakukan diskusi Kebijakan Prioritas Bidang Pedesaan, Rabu (5/7/2023).
Ada empat narasumber dalam diskusi ini. Di antaranya direktur tata ruang, pertanahan, dan penanggulangan bencana; direktur perumahan dan pemukiman yang diwakili koordinator bidang air minum sanitasi; dan koordinator bidang perumahan.
Baca Juga : Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat PTSL Door to Door ke Warga Jombang
Narasumber lain dari kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif yang diwakili direktur tata kelola destinasi serta Kepala Desa Kendalbulur Anang Mustofa mewakili para kades yang diundang.
Narasumber memberikan materi yang singkat jelas dan lugas terkait bidangnya masing-masing.
Tampak para kepala desa menyimak dengan seksama satu per satu pemaparan yang disampaikan dan selanjutnya dilakukan diskusi.
Sebagai kepala desa, niat dan tekad untuk menyejahterakan masyarakat mendorong ia datang ke Jakarta untuk ngangsu kaweruh terkait alur perencanaan pembangunan untuk menuju Indonesia Emas 2045.
"Kedatangan kami ingin mengetahui lebih jauh, bagaimana pemerintah pusat membuat perencanaan dan selanjutnya menjadi kebijakan dalam menentukan pembangunan pedesaan," kata Anang Mustofa.
Di bidang pariwisata khususnya, Desa Kendalbulur adalah salah satu desa yang sukses dalam pengelolaan wisata dan digitalisasi. Namun, dalam kebijakan pemerintah daerah terkait wisata belum dianggap berpihak pada kepentingan desa.
"Kalau politisi saja bisa membawa berbagai program yang dikucurkan ke desa, maka alangkah baiknya kita kita bisa mengajukan proposal ke pemerintah pusat demi mempercepat pengembangan desa," ujarnya.
Sementara itu, kepala Desa Tenggur Kecamatan Rejotangan mengeluhkan usulan yang bertahun-tahun disampaikan ke musrenbang sesuai tingkatannya. "Setiap tahun masalah normalisasi sungai yang menyebabkan banjir selalu menjadi usulan. Jugga selalu dibahas di musrenbang kecamatan. Namun, tiap tahun juga hanya dimusyawarahkan," bebernya.
Baca Juga : Gelar RPBL, Hipmi Kota Malang Tunjuk Plt Ketum hingga Bahas Agenda ke Depan
Pertanyaan lain yang menarik, sebagai pemenang kedua lomba desa tingkat Jawa Timur, reward sebesar 150 juta rupiah belum pernah didapatkan hingga saat ini.
"Sudah diumumkan, kami berhak mendapatkan uang sebesar 150 juta rupiah. Namun ternyata, setelah sekian tahun berlalu, apa yang disampaikan juga tidak pernah terealisasi," ungkapnya.
Para narasumber menanggapi berbagai persoalan yang disampaikan kepala desa ini dengan jelas dan lugas.
Terkait pendanaan yang dikeluhkan oleh para kades ini, tidak serta merta dapat diserap dari pemerintah pusat, melainkan melalui mekanisme dan kewenangan di pemerintah daerah. Namun, atas masukan para kepala desa dari Tulungagung ini, para narasumber mengaku akan menjadikan sebagai bahan masukan untuk selanjutnya disampaikan sebagai bahan kajian lebih lanjut.
Dalam kesempatan ini, Dr Ir. Slamet Soedarsono yang menjadi moderator dalam rangkaian diskusi juga memperkenalkan orang-orang asli Tulungagung yang menjadi bagian pegawai di Bappenas.
