JATIMTIMES - Puluhan warga Kecamatan Kabuh datangi kantor DPRD Jombang. Mereka mengeluhkan perizinan pendirian pabrik hingga pembagian CSR untuk warga lingkungan sekitar pabrik.
Kedatangan puluhan warga Kecamatan Kabuh itu diterima langsung anggota Komisi A dan C DPRD Jombang. Kedua pihak ini langsung melakukan rapat dengar pendapat di ruang komisi.
Baca Juga : Wali Kota Madiun Minta Ormas dan LSM Berperan Aktif Membangun Wilayah
Pranoto yang ditunjuk sebagai juru bicara perwakilan warga langsung membuka pembicaraan terkait proses perizinan pabrik di Kecamatan Kabuh. Ia menyebut, ada sekitar 10 pabrik yang saat berdiri di wilayah tersebut.
"Kedatangan kami ingin menanyakan proses perizinan pabrik yang ada di Kabuh," ujarnya di hadapan anggota Komisi A dan C DPRD Jombang, Selasa (20/6/2023).
Banyaknya pabrik yang berdiri di Kabuh, kata Pranoto, harusnya membawa manfaat warga sekitar melalui pembagian dana CSR. Termasuk penyerapan tenaga kerja. "Kami juga ingin menanyakan CSR, pembebasan lahan dan pembangunannya seperti apa. Kami berharap perusahaan baru-baru ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar," ucapnya.
Kedatangan puluhan warga Kabuh ini disambut baik oleh pihak legislatif. Ketua Komisi C DPRD Jombang Miftahul Huda mengingatkan pihak pemerintah daerah untuk tegas terkait perizinan pabrik.
"Kami sepakat dengan masyarakat Kabuh ini. Proses perizinan harus dilalui agar penataan pabrik bisa lebih baik," tegasnya.
Baca Juga : Imigrasi Blitar Amankan Tiga Imigran Gelap, Salah Satunya Dosen di Tulungagung Asal Singapura
Ia berjanji akan turun ke lapangan untuk mengecek perizinan puluhan pabrik di Kabuh. Termasuk meminta pemerintah untuk menghentikan operasional pabrik bila ditemukan belum mengantongi izin.
"Kami juga akan mengagendakan terjun ke lapangan untuk melihat dokumen perizinan pada pabrik-pabrik yang ada di Kabuh," kata Huda.
