JATIMTIMES - Nama mantan Wamenkumham Denny Indrayana masih menyita perhatian publik. Usai bikin kehebohan soal MK yang disebut akan memutuskan sistem proporsional tertutup atau coblos partai, kali ini pria yang berprofesi sebagai advokat tersebut membuat surat terbuka kepada Ketua Umum Partai PDIP Megawati Soekarnoputri.
Surat terbuka itu dibuat Denny dengan alasan khawatir dengan gerakan penundaan pemili yang menguat kembali.
Baca Juga : Tahapan Pilkades Serentak di Banyuwangi Jalan Terus, Fraksi Gerindra Sejahtera Beri Catatan
"Permisi, izin, ini surat terbuka saya kepada Ibu Megawati Soekarnoputri. Saya khawatir gerakan penundaan pemilu menguat lagi, dan meminta Beliau membantu mencegahnya," cuit @denhyindrayana.
Berikut ini isi surat terbuka Denny Indrayana untuk Megawati Soekarnoputri, mengutip rilis remsi yang diunggah melalui akun Twitter @dennyindrayana.
Yth. Ibu Megawati Soekarnoputri,
Assalamu'aikum Warahmatullah Wabarakatuh, Merdeka, Salam Pancasila!
Ibu Megawati, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Selamat hari Pancasila, Selamat Bulan Bung Karno,
Izin saya menyampaikan surat ini. Ibu Mega adalah negarawan, mengedepankan kepentingan bangsa. Terbukti di 2014 Ibu mencapreskan Joko Widodo. Meskipun, Ibu bisa saya maju sendiri. Lalu, lbu memilih Ganjar Pranowo, meskipun Ibu bisa memutuskan Mbak Puan Maharani.
Saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda.
Saya risau dengan hukum di tanah air. Saya berpendapat, proses hukum banyak bercampur dengan strategi pemilu 2024. Karena itu saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik. Agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif.
Namun, niat baik untuk mengawal MK misalnya, dalam soal sistem pemilu legislatif, antara proporsional tertutup atau terbuka, dibelokkan menjadi wacana politik, yang dapat berakibat penundaan pemilu. Siasat penundaan juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai. Sesuatu yang kita tolak keras. Cukuplah sejarah buram Orde Baru yang mengganggu PDI melalui tangan Soerjadi.
Saat ini, KSP Moeldoko tiba tiba mengaku sebagai Ketum Partai Demokrat. Beliau bukan anggota Demokrat. Jadi, bukan konflik internal. Ini pihak ekstemal, KSP Presiden Jokowi yang mau mengambil alih partai orang lain. Sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa.
Jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu. Karena saya duga Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung bacapres yang dirugikan.
Baca Juga : Puncak HUT FIFGROUP Ke-34 , Aroma Kenikmatan Berhembus dari GBK
Saya lihat, Ibu paling tegas menolak presiden tiga periode, lugas menolak penundaan pemilu. |bu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikenakan sekelompok pihak. Ini berbahaya dan bisa menjerumuskan bukan hanya Pak Jokowi, tapi kita semua sebagai bangsa.
Silakan Ibu cek informasi ini, dan mohon hentkan siasat penundaan pemilu, yang nyata-nyata melanggar konsitusi.
Demikian isi surat terbuka Denny Indrayana untuk Megawati Soekarnoputri.
Sebelumnya, cuitan Denny Indrayana di Twitter heboh soal MK yang akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup atau kembali memilih tanda gambar partai saja. Hal itu disampaikan Denny Indrayana pada Minggu, 28 Mei 2023 dan menuai kehebohan di Twitter.
"Info tersebut menyatakan, komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting," demikian cuitan Denny yang heboh mendapatkan perhatian dari khalayak.
"Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi. Maka, kita kembali ke sistem pemilu Orba: otoritarian dan koruptif. KPK di kuasai, pimpinan cenderung bermasalah yang dihadiahi gratifikasi perpanjangan jabatan 1 tahun," imbuh cuitannya.
Menanggapi hal itu, Menko Polhukam Mahfud MD pun hingga angkat bicara. Mahfud MD menilai info dari Denny bisa dikategorikan sebagai pembocoran rahasia negara.
"Terlepas dari apa pun, putusan MK tak blh dibocorkan sblm dibacakan. Info dari Denny ini jd preseden buruk, bs dikategorikan pembocoran rahasia negara. Polisi hrs selidiki info A1 yg katanya menjadi sumber Denny agar tak jd spekulasi yg mengandung fitnah," cuit Mahfud MD di Twitter.
"Putusan MK itu menjadi rahasia ketat sebelum dibacakan, tapi harus terbuka luas setetalah diputuskan dengan pengetokan palu vonis di sidang resmi dan terbuka. Sy yg mantan Ketua MK sj tak berani meminta isyarat apalagi bertanya ttg vonis MK yg belum dibacakan sbg vonis resmi. MK hrs selidiki sumber informasinya," sambung cuitan Mahfud MD.
