JATIMTIMES - Kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) tak luput dari perhatian wakil rakyat. Baik itu pekerja legal maupun yang ilegal.
Menurut Anggota Fraksi Gerindra Sejahtera DPRD Banyuwangi Neni Viantin DM, kehadiran dan kepedulian pemerintah dibutuhkan untuk menangani kasus kekerasan yang dialami PMI. Sebab, menyangkut nasib warga negara Indonesia khususnya tinggal di Banyuwangi.
Baca Juga : Mas Dhito Minta Pembangunan Gedung Baru RSKK Tak Ganggu Pelayanan
“Harapan kami pemerintah tetap berperan bagaimana melindungi PMI tersebut karena biar bagaimanapun dia kan orang Banyuwangi yang sudah berjasa juga untuk negara yang berupa devisa yang masuk,” jelas Neni di rumahnya pada Selasa (23/05/2023).
Politisi PKS itu menuturkan pada saat mendengar pekerja Indonesia yang berangkat secara illegal, yang terbersit dipikiranya adalah rasa kasihan. Sebab orang itu benar-benar kepepet tidak punya uang sehingga nekat berangkat dengan iming-iming tanpa biaya berangkat. Mereka tidak tahu dan tidak paham bahwa ketika masuk ke sana mereka harus memiliki persyaratan dan dokumen yang lengkap.
“Saya sendiri begitu mendengar ada kerja migran yang ilegal itu, wah ini benar-benar orang-orang yang kepepet. Sehingga yang sebenarnya harus kita tolong yang memang kalau orang-orang seperti ini, seharusnya kita perhatikan dengan cara mencegah yang memfasilitasi memberangkatkan mereka itu. Jangan justru menzalimi dan menjadikan mereka pihak yang diperas,” tambah politisi kelahiran Madiun itu.
Menurut mantan guru tersebut, realitas tersebut merupakan salah satu indikator program sosialisasi dan edukasi pemerintah yang tidak berhasil. Termasuk bagaimana pemerintah seyogyanya menyeleksi ataupun memberi ketegasan terhadap perusahaan pengirim PMI yang ilegal tadi.
Selain itu masyarakat pun juga harus diedukasi ketika mau ke sana. mereka ini harus tahu perusahaan yang akan mengirim dan nanti seperti apa dokumen-dokumen yang ada.
“Kalau sekedar berangkat itulah dia harus hati-hati yang saat ini juga masih banyak terjadi dan banyak menimpa pada orang-orang yang memang sekedar pokoknya segera dapat solusi dari masalah ekonomi. Tanpa melihat dan mempertimbangkan bahwa mereka itu juga mereka akan bekerja di negara lain yang membutuhkan dokumen-dokumen untuk melindungi dirinya,” jelas Neni.
Baca Juga : Diskominfo Kabupaten Malang Minta Pemdes Srigonco Lakukan Digitalisasi
Sehingga, lanjut Neni, program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dibutuhkan sampai yang paling ujung sampai tingkat Rukun tetangga (RT) yang menjadi tempat-tempat atau kantong-kantong yang biasa mengirim ke PMI. Sehingga kepala desa (Kades) juga harus mampu bekerja sama dengan para ketua RT untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada warganya.
“Ketika ada warganya yang paling tahu ketua RT ketika ada warga yang mau berangkat menjadi PMI. Sehingga Ketua RT ini perlu mengingatkan sudahkah mereka ini berangkat dengan dokumen yang lengkap. Sudahkah mereka ini dengan menggunakan biro jasa yang resmi,” ujar Neni.
Sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan terulangnya kejadian pengiriman tenaga kerja unprosedural sampai ke level terbawah. Para ketua RT diharapkan terlibat aktif dalam membantu sosialisasi dan edukasi terkait PMI.”Karena yang paling tahu dan pertama kali mengetahui ada warganya yang akan berangkat kan ketua RT. Kemana Yu Nah, Yu Tun, yang tahu kan Ketua RT seperti itu. Sehingga sosialisasi dan edukasi perlu digalakkan lagi sampai level RT,” pungkas Neni Viantin.
