JATIMTIMES - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengusulkan kenaikan dana desa naik menjadi Rp 5 miliar dari sebelumnya Rp 1 miliar pada 2024. Hal ini ia sampaikan dalam Sosialisasi Desa Cerdas Dalam Kerangka UU Desa di Unisma, Minggu, (21/5/2023).
"Saya mengusulkan minimal naik lima kali lipat Dana Desa untuk desa," ungkapnya usai sosialisasi.
Baca Juga : Daftar Kritikan yang Dilontarkan Anies Baswedan Pada Era Pemerintahan Jokowi
Menurutnya, dengan penambahan dana desa yang naik lima kali lipat, pihaknya berani berkomitmen bahwa pembangunan desa akan lebih bergeliat dan mengalami percepatan dalam pembangunan desa yang lebih maju dan masif.
Dengan begitu, lanjut Cak Imin, begitu ia akrab disapa, membutuhkan anggaran dengan totalRp 400 triliun. Dari Rp 3.000 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, jika dipilih atau disisihkan Rp 500 triliun atau bahkan Rp 1000 triliun saja untuk dana desa, pihaknya optimistis bahwa pembangunan nasional akan terasa kemandirian dan kesuksesannya.
"Dengan begitu, ini menjadi keberhasilan Indonesia, keberhasilan Pak Jokowi, merombak strategi pembangunan dari bawah. Anggaran tidak dari atas tetapi dilaksanakan dibawah. Tepuk dan jempol besar untuk Pak Jokowi karena telah menggeser pola kerja itu," ungkap Cak Imin.
Kemudian, pihaknya juga berpesan kepada kepala desa agar terus konsisten dan Istiqomah dalam menjaga kepercayaan pimpinan, rakyat, dan bangsa dalam melakukan pengelolaan dana desa sebaik-baiknya. Selain itu, dijelaskan Muhaimin bahwa dalam kesuksesan pembangunan nasional juga diperlukan partisipasi dan keterlibatan dari masyarakat dalam rencana kerja pembangunan desa agar lebih meningkat.
Lebih lanjut, dijelaskan Cak Imin, bahwa pertumbuhan ekonomi nasional terjaga juga terpengaruh dengan adanya peningkatan dana desa, dimana keterjagaan ekonomi nasional salah satu penopangnya juga berasal dari desa. Kemudian, adanya kenaikan dana desa juga akan lebih cepat dalam upaya pengurangan kemiskinan di desa.
"Saat pandemi apa yang disebut Bansos yang paling efektif adalah desa. Karena kepala desa tahu persis mana yang miskin tahu persis mana yang butuh hari ini tahu persis mana yang bisa ditunda," ujarnya.
Baca Juga : Melalui Jelajah Desa, Disparbud Kabupaten Malang Fokus Kembangkan Potensi Desa Wisata
Karena itu, lanjut Muhaimin, data nasional terkait bantuan hendaknya ke depan berdasarkan data yang ada di kepala desa, bukan berdasarkan data di Kementerian-kementerian. "Saya kira saya kok tidak ada percaya dengan data-data di Kementerian itu," tandasnya.
Pihaknya juga menyampaikan sebelumnya, bahwa Presiden, DPR dan seluruh masyarakat telah mengakui bahwa kepala desa sudah amanah menjalankan anggaran desa dengan sangat baik. Bahkan yang menggembirakan, pembangunan desa sangat bergeliat dalam 6 tahun terakhir.
Strategi pembangunan yang dipola dari bawah terbukti nyata dan dapat dirasakan manfaatnya. "Kita bersyukur 6 tahun pengalaman menjalankan dana desa sejumlah 70 triliun berlangsung dengan sangat baik. Penyelewengan yang dikhawatirkan, kesalahan sasaran yang dikhawatirkan pasti ada satu dua kesalahan. Tapi secara umum sukses," pungkas pria yang juga Ketum PKB itu.
