JATIMTIMES - Sejumlah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi kompak menyebut anggaran untuk kegiatan buka bersama pejabat dan pegawai dialihkan untuk memberikan bantuan ke masyarakat yang membutuhkan.
Pernyataan tersebut menindaklanjuti arahan Jokowi yang meminta agar puasa bersama bagi pejabat selama Ramadan 1444 H/2023 M ini ditiadakan.
Baca Juga : Soal Larangan Bukber Para Pejabat, Ketum Muhammadiyah: Mesti Konsisten, Jangan Tarik Ulur
"Semua enggak boleh apa, buka puasa bareng. itu maksudnya kalau ada anggaran, anggaran itu dipakai untuk memberi bantuan kepada masyarakat yang lebih perlu, kalau makan bareng buka bareng, yang makan kita-kita juga," kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan usai rapat bersama Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, (24/3/2023).
Anggaran yang dimaksud tidak hanya berlaku di pusat, namun juga anggaran yang terdapat di daerah.
"Ini bisa diberikan sembako atau apa-apa diberikan kepada masyarakat itu lebih bermanfaat," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Senada dengan Zulkifli, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga menilai anggaran untuk buka bersama ini lebih baik diberikan kepada fakir miskin. Ia membantah aturan ini menuai kontroversi, maupun kekhawatiran bila nanti pemerintah dicap anti Islam.
"Mana ada pemerintah anti Islam, semua diurus dari lahir sampai mati, ibadah haji diurus, syahadat diurus, salat diurus, semua diurus," kata Yaqut. "Jadi kalau tidak buka bersama kan bisa digunakan untuk santunan fakir miskin, untuk yatim piatu kan lebih bermanfaat lebih berguna."
Beberapa jam sebelumnya, Yaqut juga menemani Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya bertemu Jokowi di Istana.
Gus Yahya mengaku tidak larangan buka puasa bersama para pejabat oleh Jokowi bakal membuat Jokowi dicap anti-Islam. Kekhawatiran mengenai aturan ini sebelumnya disampaikan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza.
"Dicap apa? wong ini juga ya sesuatu yang biasa, selama ini orang bikin buka puasa juga apa sih, kalau bagi-bagi untuk fakir miskin. Saya pikir itu penting bagi yang membutuhkan, yang terjebak macet di jalan, saya kira penting," ujar Ketua PBNU Yahya di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (24/3/2023).
Yahya kemudian mengatakan jika ajakan buka bersama merupakan hal yang biasa di NU. Bahkan, Yahya mengaku sumpek menerima ajakan tersebut.
"Kami kalau di NU kegiatan habis tarawih, habis maghrib, siap-siap tarawih, habis tarawih baru kegiatan buka puasa itu sumpek, saya paling takut diajak buka puasa bersama," kata Yahya.
Baca Juga : AKD Tulungagung Apresiasi Bappenas Selenggarakan Diskusi Pencegahan Korupsi Dana Desa
Ia lalu menilai jika buka bersama adalah hal yang wajar selama tidak digelar secara berlebihan apa lagi bermewah-mewahan.
Sementara sebelumnya Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengklarifikasi arahan Jokowi tentang larangan buka puasa bersama.
"Yang pertama bahwa buka puasa itu atau arahan Presiden itu hanya ditujukan kepada para Menko, Menteri, dan kepala lembaga pemerintah," ujar Pramono.
Pramono memastikan larangan buka puasa bersama itu tidak berlaku bagi masyarakat umum. Sehingga, dia memastikan masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama.
Selain itu, Pramono menyebut larangan buka puasa bersama itu lantaran aparat sipil negara, pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat.
"Untuk itu Bapak Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat jika mereka melakukan buka puasa bersama," kata Pramono.
Sehingga dengan demikian, Jokowi berharap para pejabat dapat memberikan contoh kepada masyarakat soal kesederhanaan.
