JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berkomitmen untuk memperhatikan kesejahteraan kalangan sopir angkot. Hal tersebut turut disampaikan Wali Kota Malang Sutiaji saat menemui masa aksi oleh sopir angkot di depan Balaikota Malang, Senin (20/2/2023).
Sutiaji mengatakan, sebenarnya sejumlah skema untuk memperhatikan kesejahteraan sopir angkot sudah direncanakan. Dan hal tersebut direncanakan sebelum ada skema baru pada arus lalu-lintas di Kayutangan Heritage.
Baca Juga : Temui Maasa Aksi, Wali Kota Malang Amini Harapan Supir Angkot Soal Satu Arah
"Nah mekanisme untuk kesejahteraan pengemudi (sopir angkot), tanpa ada rekayasa lalu lintas yang baru (di Kayutangan Heritage) sudah kami pikirkan," ujar Sutiaji di hadapan ratusan sopir angkot yang menggelar aksi.
Sutiaji mengatakan, ada dua skema yang akan dilakukan Pemkot Malang untuk kesejahteraan para sopir angkot. Yang pertama adalah melalui skema bantuan langsung tunai (BLT).
Skema tersebut diperkirakan bakal direalisasikan pada bulan Maret dan April mendatang. Sebab saat ini, pihaknya masih menggodog regulasi terkait skema BLT itu.
"Di tahun 2023 kami sudah bikin simulasi, BLT Maret dan April akan dicairkan," tegas Sutiaji yang langsung disambut riuh massa aksi.
Rencananya, subsidi BLT yang diberikan ini sebesar Rp 600 ribu. Yang rencananya akan diberikan masing-masing sebesar Rp 300 ribu untuk bulan Maret dan April.
Rencana kedua yakni soal efektifitas bus sekolah yang selama ini digunakan untuk memobilisasi siswa. Dimana dalam hal ini, Pemkot Malang berencana akan mengarahkan anggaran tersebut untuk kesejahteraan sopir angkot.
Baca Juga : Paguyuban Pengusaha Villa Songgoriti Menanti Realisasi Aplikasi dari Pemkot Batu
Caranya yakni dengan mengalihkan anggaran tersebut langsung kepada siswa yang menggunakan bus sekolah. Dan nantinya, siswa bisa menggunakan angkot sesuai jalur menuju sekolahnya masing-masing.
"Estimasinya kan per siswa Rp 6.000 untuk naik angkot. Itu nanti subsidi akan diarahkan untuk siswa. Dan digunakan untuk (membayar) angkot. Tapi teknisnya masih kita susun," jelas Sutiaji.
Dirinya belum dapat memastikan kapan rencana ini akan direalisasikan. Hanya saja pihaknya tengah fokus untuk menggodog regulasinya saat ini.
Ia memperkirakan, anggaran yang bakal diarahkan untuk merealisasikan rencana tersebut mencapai Rp 6 Miliar.
