JATIMTIMES - Isu soal perjanjian utang Rp 50 Miliar antara Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan eks Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno hangat menjadi perbincangan publik. Dalam kabar yang beredar itu, Anies disebut utang sejumlah uang kepada Sandiaga untuk kebutuhan kampanye Pilkada 2017.
Usai Anies Baswedan memberi klarifikasi soal isu tersebut, Sandi tak ingin membicarakan lebih jauh terkait polemik itu. Menurut Sandi, jika diulik lebih dalam hal itu justru berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa menjelang Pilpres 2024.
Baca Juga : Hadiri Festival Durian di Blitar, Ini Nama yang Diberikan Khofifah untuk Durian Sumberasri
"Karena ini berpotensi memecah belah kita, sementara kontestasi demokrasi ini harus kita rawat, pertemanan harus dijaga, persahabatan harus terus kita utamakan," kata Sandi, seperti dikutip CNNIndonesia, pada Minggu (12/2).
Sandi kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin memperpanjang diskursus mengenai polemik itu. Dia berharap agar semua pihak bisa menghentikan pembahasan ini.
"Sehingga akhirnya kita tidak lagi menatap masa lalu tetapi justru menatap masa depan," ujar pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerinda tersebut.
Sebelumnya diberitakan, Anies mengklarifikasi soal isu perjanjian utang itu sejatinya sudah selesai.
"Jadi begini pada masa kampanye itu banyak sekali yang melakukan sumbangan, ada yang kami tau dan ada yang kami tidak tau. Dan ada yang memberikan dukungan langsung kepada relawan atau calonnya langsung," kata Anies mengawali klarifikasinya, dikutip YouTube Merry Riana.
Selain itu, menurut Anies juga ada dukungan yang minta dicatat sebagai utang.
"Jadi dukungan yang minta dicatat sebagai hutang. Ini kan dukungan untuk kampanye, untuk perubahan, untuk kebaikan. Dalam dukungan berbentuk hutang itu disyaratkan 'bila (calon) ini berhasil, maka itu dicatat sebagai dukungan, bila dalam pilkada tidak berhasil maka itu menjadi hutang yang harus dikembalikan'," ungkap Anies.
Dalam isu yang beredar ini, Anies menjelaskan bahwa uang itu bukan dari Sandi, namun dari pihak ketiga yang mendukung dirinya saat itu.
"Nah, siapa penjaminnya. Nah, yang menjamin pak Sandi (Sandiaga Uno). Jadi uangnya bukan dari Pak Sandi. Jadi itu dari pihak ketiga yang mendukung Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta," tandas Anies.
Baca Juga : Mobil Penyok Akibat Tertabrak Singa di Taman Safari Prigen Ditanggung Asuransi
Anies juga mengaku menandatangani surat utang piutang itu. Pasalnya Dia sebagai calon yang diberi dukungan oleh pihak ketiga tersebut.
"Dan di dalam surat itu disampaikan apabila pilkada kalah, maka saya dan Pak Sandi berjanji mengembalikan. Apabila kami menang pilkada, maka ini dinyatakan selesai, bukan hutang. Makanya begitu pilkada selesai, menang, ya selesai," tandas Anies.
"Bila kalah, maka saya di luar pemerintahan, sah dong cari uang. Tapi begitu menang saya di pemerintahan malah tidak usah (bayar), justru itulah dukungan anda (pihak ketiga) untuk jakarta yang lebih baik," sambung Anies.
Lebih lanjut Anies mengklaim perjanjian itu ada dokumennya. Jika suatu saat perlu diungkap ke publik, Anies pun menyilakan.
"Cuma itu kan ada perjanjian, karena ada seseorang yang mengungkap, ya sekarang kita ceritakan. Ada dokumennya. Jadi kalau memang suatu saat itu dianggap perlu dilihat ya boleh aja, wong tidak ada sesuatu yang luar biasa disitu," ucapnya.
Anies menyebutkan isu utang ini cukup aneh jika baru ramai saat ini. Lantaran Pilkada-nya sudah selesai sejak 2017 lalu. Bahkan Anies sendiri sudah menuntaskan 5 tahun jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
