JATIMTIMES - Isu perjanjian politik antara Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyeruak di tengah proses pematangan koalisi perubahan. Berbagai spekulasi pun muncul soal isi perjanjian tersebut. Salah satunya, dugaan Anies Baswedan tidak akan maju capres jika Prabowo maju capres.
Lantas Anies memberikan klarifikasi soal isu tersebut. Melalui YouTube Merry Riana, Anies menyebutkan bahwa perjanjian politik yang dimaksud itu tejadi saat Pilkada 2017.
Baca Juga : Terungkap Alasan Konser Musik Feskala BEM UM Merugi, Ini Penyebabnya
"Sebenarnya sederhana, saya sampaikan pada waktu mulai bekerja (menjadi Gubernur DKI Jakarta) bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Dan sesudah Pilkada 2017, itu ada Pilpres 2019, jadi saya sampaikan saya tidak akan tengok kanan kiri, saya akan full 5 tahun di Jakarta. Karena itu saya tidak akan mengikuti Pilpres," ungkap Anies.
Walaupun pada debat pertama pencalonan Gubernur DKI Jakarta, Anies mengaku mendapatkan pertanyaan dari panelis soal kemungkinan maju pilpres.
"Pada saat debat pertama, debat calon gubernur, pertanyaan pertama dari panelis itu begini 'pak Anies apakah bapak akan maju pilpres apa tidak'. Loh ini lagi debat gubernur ditanyain Pilpres. Saya bilang 'No, saya akan di Jakarta' dan rekamannya itu ada, namanya juga debat. Sesederhana itu," tegas Anies.
Selain menegaskan untuk menuntaskan 5 tahun di Jakarta, Anies juga mengatakan bahwa dirinya belum mengetahui rencana ke depan usai menjabat Gubernur DKI Jakarta.
"Saya tidak tau apakah saya akan kembali mengajar, apakah saya akan meneruskan di pemerintahan. Kalau meneruskan pemerintahan apakah tetap di Jakarta, apakah untuk tugas yang berbeda. Jadi kita komitmen 5 tahun dan komitmen itu saya sampaikan," ucapnya.
Anies juga menceritakan pada 2018, dirinya ditawari oleh Prabowo untuk maju menjadi pasangannya, sebagai calon wakil presiden saat itu.
"Saya sampaikan kepada beliau 'Pak Prabowo terima kasih atas undangannya, ini sebuah kehormatan tetapi saya punya komitmen ya untuk menyelesaikan di Jakarta selama 5 tahun'," ungkap Anies.
Menurut Anies, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta banyak janji kampanye yang harus dituntaskan.
"Karena janji saya sama warga Jakarta banyak yang saya tandatangan tuh. Kontrak politik dengan masyarakat jaringan rakyat miskin kota, dengan kampung akuarium, dengan masyarakat kaki lima, janji yang harus saya tunaikan (di Jakarta)," tegasnya.
Baca Juga : Vendor Feskala BEM UM Cabut Laporan Polisi
"Apa yang harus saya sampaikan kepada mereka (warga Jakarta), kalau setelah satu tahun (terpilih sebagai Gubernur) saya pergi. Kemudian nanti mereka tidak lagi percaya kepada proses demokrasi. Karena yang bertandatangan untuk mengikuti pemilu begitu saja meninggalkan. Saya tidak mau begitu dan itulah kemudian saya laksanakan," sambung Anies.
Terakhir, Anies juga menegaskan dirinya belum memprediksi dan tidak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya usai menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Sesudah 5 tahun selesai, saya ngga tau berikutnya apa kan. Apalagi tahun 2017, darimana kita tahu apa yang akan terjadi di 5-7 tahun yang akan datang. Tapi itulah komitmennya dan itu yang dilaksanakan," tegas Anies.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno menyebut ada perjanjian politik antara Prabowo dengan Anies saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun Sandiaga enggan membeberkan poin perjanjian politik itu.
Lantas pernyataan Sandi pun ramai diperbincangkan. Banyak spekulasi yang muncul. Salah satunya dugaan perjanjian Anies tak boleh nyapres selama Prabowo mencalonkan diri.
Fadli Zon pun mengakui dirinya yang menyusun perjanjian politik antara Prabowo dan Anies saat Pilkada 2017. Namun Ia juga enggan merinci perjanjian tersebut. Dia hanya menyebut itu urusan perjanjian pilkada.
