JATIMTIMES - Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kembali bersuara soal usulannya yang meminta agar jabatan gubernur dihapus. Menurut Cak Imin, usulan itu diajukan karena jabatan gubernur tak efektif. Selain itu, ia juga menyebut anggaran untuk pemilihan gubernur atau Pilgub besar, namun kewenangan gubernur malah terbatas.
"Ya ini harus dikaji karena Pilkada langsung gubernur. Pilkada langsung tidak efektif, kewenangan terbatas, anggarannya untuk pilkada besar," kata Cak Imin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (3/2/2023).
Baca Juga : Hingga Dua Pekan, Kecamatan se-Kabupaten Malang Kebut Musrenbang
Pada kesempatan itu, Cak Imin juga menyinggung soal pemilihan gubernur yang menimbulkan polemik jangka panjang. Ia kemudian mencontohkannya pada pemilihan gubernur di Jakarta.
"Jadi kemudian berantemnya panjang, Pilgub DKI sampai sekarang masih berantem. Sampai kapan? Karena memang zona luas perebutan sesuatu. Tapi PKB mengusulkan untuk dijadikan pertimbangan, apakah bisa diubah konstitusinya," ujar Cak Imin.
Penghapusan jabatan gubernur itu, Cak Imin menambahkan, akan diusulkan lagi ke Baleg. "Iya DPR (perantara usulannya). Kita ngusulin naskah ke Baleg. Segera, segera (diajukan naskahnya)," ujar Cak Imin.
Usulan penghapusan jabatan gubernur Cak Imin itu sebelumnya mendapat tanggapan dari Presiden Jokowi. Pada kesempatan itu, Jokowi tidak mempermasalahkan usulan Cak Imin. Tapi, menurutnya, semuanya perlu kajian yang mendalam.
Baca Juga : Menkeu Sri Mulyani Minta Bank Daerah Berikan Suku Bunga Rendah ke Debitur
"Tapi perlu semuanya kajian, perlu perhitungan, perlu kalkulasi apakah bisa menjadi lebih efisien atau nanti rentang kontrolnya terlalu jauh. Dari pusat langsung ke misalnya bupati/wali kota juga terlalu jauh. Span of control-nya yang harus dihitung. Semua harus dihitung," sambungnya.
