JATIMTIMES - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) saat ini tengah dikebut oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Sejak Rabu (1/2/2023) lalu, setiap kecamatan tengah menggodok sejumlah usulan yang nantinya akan dibahas dalam Musrenbang. Dalam hal ini, kecamatan memiliki waktu hingga 13 Februari 2023 mendatang.
Secara umum, berbagai program dan kegiatan dapat diusulkan untuk dibahas dalam Musrenbang. Namun menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto, usulan yang nantinya masuk perencanaan harus memenuhi sejumlah kriteria utama.
Baca Juga : Ojol Perempuan Kota Malang Ungkap Masalah yang Dihadapi, Dinsos-P3AP2KB Beri Pendampingan
“Tetap harus fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar. Baik itu kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Usulan yang mendukung peningkatan ekonomi juga harus mendapat prioritas,” ujar Tomie.
Sampai saat ini, beberapa kecamatan sudah melakukan Musrenbang. Seperti Kecamatan Pakis, Poncokusumo, Jabung, Tumpang dan Tajinan. Tomie mengatakan, semua usulan yang masuk di Musrenbang Kecamatan akan masuk pembahasan di tingkat kabupaten.
Sehingga, dirinya berharap panduan dalam penyusunan usulan dapat dipedomani sejak pembahasan di tingkat kecamatan. Termasuk beberapa hal yang dinilai menjadi kriteria untuk diusulkan.
Dalam mengusulkan rencana pembangunan, kecamatan maupun desa sebenarnya telah menerima kerangka petunjuk, yakni untuk menyusun total 10 usulan. 5 usulan berupa pembangunan fisik dan 5 lainnya adalah program non fisik yang mengarah pada pemberdayaan.
Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto menegaskan, musrenbang merupakan forum strategis penyusun rencana pembangunan. Sehingga diharapkan bisa dioptimalkan untuk menjaring aspirasi di berbagai wilayah.
Baca Juga : Menuju Masa Akhir Jabatan Paripurna, DPRD Kota Malang Upayakan Usulan-Usulan Ranperda Dapat Disahkan
“Musrenbang memaksimalkan penjaringan aspirasi. Ini sekaligus menginventarisir permasalahan-permasalahan nyata yang terjadi di Kabupaten Malang. Contohnya, persoalan di wilayah Kecamatan Pakis yang berdasar pada masukan dari desa,” ujar Didik.
Selain itu, musrenbang bertujuan untuk menajamkan perencanaan dan usulan. Rencana pembangunan desa tetap harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan kabupaten. Sebab, usulan dari musrenbang ini akan masuk perencanaan penyusunan APBD 2024 mendatang.
“Kami harap ini menjadi sarana memperkuat koordinasi antar Perangkat Daerah. Serta, meningkatkan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan seluruh pemangku kepentingan. Supaya, kami dapat memberikan solusi dan melahirkan perencanaan yang lebih strategis, sinergis dan tepat sasaran,” pungkasnya.
