JATIMTIMES - Sebanyak 1.170 panitia pemungutan suara (PPS) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang telah resmi bertugas setelah dilantik pada Selasa (24/1/2023) siang. Pembentukan PPS ini sebagai bentuk persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024 mendatang.
Nantinya, 1.170 PPS ini akan bertugas kurang lebih selama 14 bulan. Yakni terhitung sejak 24 Januari dan akan berakhir pada 4 April 2024 mendatang, tepatnya setelah Pemilu digelar nanti.
Baca Juga : KPU Kota Kediri Lantik Petugas PPS, 70 Persen Didominasi Petugas Baru
Ketua KPU Kabupaten Malang Anis Suhartini mengatakan, agenda terdekat yang akan dilakukan oleh para PPS ini adalah pembentukan panita pemutakhiran pemilih (pantarlih). Yang renananya mulai akan dilakukan pada 26 Januari 2024 mendatang.
"Jadi teman-teman PPS ini akan mulai melaksanakan pembentukan pantarlih. Nantinya akan memutakhirkan data pemilih, dan PPS akan dibantu oleh Pantarlih ini," ujar Anis, Selasa (24/1/2023).
Anis mengatakan, Pantarlih ini nantinya akan dibentuk sebanyak 1 orang setiap tempat pemungutan suara (TPS). Namun demikian, KPU Kabupaten Malang masih belum memastikan berapa jumlah TPS yang akan dioperasikan pada Pemilu 2024 mendatang.
"Nah berapa untuk perencanaan TPS di (Pemilu) 2024, itu masih belum dapat dipastikan. Itu nanti masih akan dikonfirmasi lebih lanjut," imbuh Anis.
Kendati belum dapat memastikan, pihaknya memperkirakan jumlah Pantarlih adalah sebanyak 8.443 yang dibutuhkan pada tahap pencocokan dan penelitian (coklit) 26 Januari 2023 mendatang. Yang kemungkinan jumlah TPS-nya juga sama.
Baca Juga : Musim Durian di Tulungagung, Ini Tips Memilih Agar Dapat Buah yang Legit
"Meskipun kebutuhan TPS Pemilu untuk 2024 belum diputuskan. Yang penting akan pemutakhiran data dulu. Jadi tidak jauh dari jumlah TPS pemilu 2019 yakni sebanyak 8.409," pungkas Anis.
Sementara itu Wakil Bupati (Wabup) Malang Didik Gatot Subroto mengatakan, PPS yang nantinya akan bertugas ini harus bisa bersikap jujur dan adil. Sebab, keberadaannya selama bertugas langsung berhubungan dengan konstituen.
"Sehingga penyelenggaraan Pemilu bisa kondusif, aman dan terkendali. Bisa menghasilkan kepemimpinan yang diharapkan bangsa Indonesia," ujar Didik.
