JATIMTIMES - Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang mulai melakukan pembangunan tahap ketiga Mal Pelayanan Publik "Merdeka" Malang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3 Miliar.
Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang Arif Tri Sastyawan menyampaikan, bahwa saat ini proses pembangunan tahap ketiga MPP "Merdeka" Malang ini telah masuk dalam penyusunan Detail Engineering Design (DED).
Baca Juga : Imbas Dua Event Besar, DLH Kota Malang Angkut 81 Ton Sampah dalam Sehari
"Masih penyusunan DED dulu. Karena nilai totalnya lumayan besar, ada Rp 3 miliar untuk tahap ketiga (MPP Merdeka Malang)," ungkap Arif kepada JatimTIMES.com.
Mantan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Malang ini menuturkan, untuk tahap ketiga pembangunan MPP "Merdeka" Malang ini terdapat beberapa fokus perluasan. Yakni mulai dari penambahan co-working space hingga penambahan jumlah tenant.
"Masih ada 1.600 meter persegi lagi yang mau kita selesaikan di tahap ketiga (MPP Merdeka Malang)," tutur Arif.
Nantinya untuk penambahan co-working space dapat digunakan untuk masyarakat umum. Pihaknya mengatakan, co-working space yang dibangun nantinya tidak hanya untuk masyarakat yang mengurus dokumen, melainkan jika mahasiswa maupun pelajar akan mengerjakan tugas dapat memanfaatkan co-working space tersebut.
Kemudian, dengan sisa lahan 1.600 meter persegi tersebut, pihaknya juga berencana akan menambah jumlah tenant sebanyak 10 sampai 15 tenant. Hingga saat ini, sudah ada beberapa instansi yang mengantre ingin mengisi ketersediaan tenant baru ke depan.
"Kurang lebih setelah kita hitung-hitung kalau bisa sekitar 10-15 tenant lagi lah. Kemarin yang sudah daftar sementara ada Pengadilan Agama, PLN, dan BNN," ujar Arif.
Selain itu, pihaknya juga berencana akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Subkhan, agar layanan tambahan dari BKAD dapat ditempatkan di tenant baru pada tahap ketiga pembangunan MPP "Merdeka" Malang mendatang.
Karena menurutnya, saat ini jika terdapat masyarakat yang mengurus persewaan lahan tanpa nego di MPP "Merdeka" Malang, setelah itu harus ke Balai Kota Malang untuk melakukan proses pembayaran.
Baca Juga : Bacalon Ketua KONI Kota Malang Djoni Sudjatmoko Usung Olahraga Bertajuk Sport Tourism dan Ketahanan Pangan
"Jadi nanti warga nggak usah ke balaikota untuk pembayarannya. Selama ini masih ke balaikota. Jadi ngurus di MPP terus balik ke balaikota lagi, kan kasihan," terang Arif.
Pihaknya juga masih terus membuka peluang kerja sama dengan berbagai instansi yang bersedia mengisi ketersediaan tenant di MPP "Merdeka" Malang. "Juga nanti kita masih belum tahu yang mau gabung ke kita mana lagi," imbuh Arif.
Lebih lanjut, di tahap ketiga pembangunan MPP "Merdeka" Malang ini pihaknya juga telah merencanakan penambahan fasilitas lift untuk penyandang disabilitas yang akan naik ke lantai tiga MPP "Merdeka" Malang.
"Target pelaksanaan Bulan Maret dan saya targetkan selesai di Bulan September, mudah-mudahan Agustus sudah selesai," beber Arif.
Nantinya, untuk pembangunan lift khusus bagi penyandang disabilitas tidak akan mengubah konstruksi bangunan MPP "Merdeka" Malang, melainkan menambah konstruksi baru untuk lift yang menggunakan konstruksi baja.
"Jadi nggak merusak konstruksi dari bangunannya. Warga difabel datang lewat situ langsung bisa ke atas dan ke depan juga akan kita lengkapi dengan guiding block untuk rekan-rekan tuna netra dan akan kita siapkan tempat istirahatnya juga di sana," pungkas Arif.
