JATIMTIMES - Wali Kota Malang Sutiaji memberikan arahan kepada 25 orang petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang telah dilantik. Salah satunya, dan agar dapat memfasilitasi masyarakat Kota Malang yang berada di daerah perbatasan.
Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang itu menyampaikan, bahwa ketika dirinya dulu sempat menjadi sebagai petugas PPK di Kota Malang, terdapat dua wilayah yang luput dari pendataan sebagai pemilih dalam Pemilu.
Baca Juga : Ketua KPU Sampang Pimpin Langsung Pelantikan 70 Anggota PPK Pemilu 2024
"Dulu ketika saya menjadi PPK, seperti di Bukit Cemara Tujuh, terus di Dieng, itu dia nggak didata oleh kabupaten, juga tidak didata oleh kota," ujar Sutiaji, Rabu (4/1/2023).
Dua kawasan tersebut kata Sutiaji berada di dua wilayah kecamatan yang berbeda. Yakni Bukit Cemara Tujuh berada di Kecamatan Lowokwaru dan kawasan Dieng berada di Kecamatan Sukun.
"Semuanya (berbatasan) dengan kabupaten, wilayah Dau sama wilayah Wagir atau sama-sama Dau nya. Itu rawan. Karena itu juga rumah elit, kadang-kadang orangnya ada yang golput (golongan putih atau tidak memilih)," jelas Sutiaji.
Berkaca dari situasi dan kondisi terdahulu ketika dirinya menjabat sebagai anggota PPK di Kota Malang, Sutiaji berharap agar petugas PPK di lima kecamatan dapat berkoordinasi dengan jajaran di bawah untuk melakukan pendataan daftar pemilih untuk Pemilu 2024.
"Harapan kami, petugas PPK menginstruksikan kepada petugas PPS dan sampai perangkat lainnya. Jangan sampai hak-hak masyarakat tidak terpenuhi dengan jalan dia tidak masuk pada daftar terpilih," ungkap Sutiaji.
Baca Juga : Wali Kota Sutiaji Sidak Kelurahan, Pastikan Pelayanan Masyarakat Berjalan Baik
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Malang Aminah Asminingtyas menambahkan, untuk mengantisipasi kerawanan dua kecamatan yang masyarakatnya tidak terdata, KPUD Kota Malang juga akan melakukan bimbingan teknis untuk 25 orang petugas PPK.
"Ini ada bimtek untuk teman-teman PPK. Jadi ada pemetaan terhadap daerah rawan, itu kita bersama Bawaslu dan stakeholder yang ada, sudah kita petakan. Termasuk keamanan dalam pencalonan dan aturan-aturan peserta dalam pemilu, itu akan kita koordinasikan bersama," tandas Aminah.
