JATIMTIMES - Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin pun menanggapi isu reshuffle yang kembali mencuat. Mencuatnya isu reshuffle diakibatkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut kemungkinan akan melakukan perombakan kabinetnya.
Mencuatnya isu reshuffle diwarnai dorongan agar menteri dari Partai NasDem dievaluasi. Ngabalin lalu tak menampik isu tersebut berhembus lagi.
Baca Juga : Keluarga Mahasiswi UM yang Ditemukan Tewas Angkat Bicara, Ada Luka Tusukan dan Bekas Cakaran
"Insha Allah, dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Ali Ngabalin, dikutip dari tvOne, Senin, (26/12/2022).
Menurut Ali, perombakan kabinet itu merupakan kewenangan Jokowi dalam merujuk regulasi serta tugasnya. Ali juga mengatakan, Jokowi berhak mengangkat dan memberhentikan para menterinya di kabinet.
"Bahwa kapan itu, kemudian siapa itu, kami belum dapat kabar itu," tuturnya.
Lebih lanjut Ali mengatakan sebelumnya pernah bertemu sengan seniornya dan berbincang sedikit soal isu reshuffle. Dari perbincangan itu, Ali dan para seniornya berharap agar langkah reshuffle itu segera diambil Jokowi.
"Kami sempat berkomunikasi juga dengan para senior di dalam Istana. Kita tunggu waktu, mudah-mudahan awal tahun ini. Kalau tidak keliru, dan jadi kewenangan Bapak Presiden. Beliau akan ambil langkah itu," ujar Ngabalin.
Ali juga menanggapi soal NasDem yang terkait ke dalam isu reshuffle. Menurutnya, Jokowi akan mengukur dari profesionalisme kinerja menteri yang bersangkutan sebelum melakukan reshuffle.
"Kalau reshuffle itu terjadi, tentu saja bahwa ukurannya bukan menjadi partai mana atau tidak. Tapi, yang jadi ukuran itu adalah seberapa jauh bapak Presiden terhadap tingkat kinerja maupun profesionalisme berapa janji dan kesepakatan di depan Presiden," jelasnya.
Ali juga mengatakan, ini bukan urusan partai melainkan soal profesionalisme antara Presiden dengan menterinya.
"Sehingga bukan urusan partainya sebetulnya tetapi urusan profesionalisme antara Presiden dengan menterinya, tentang kinerja dan lain-lain sebagainya," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi memberikan pernyataan soal sinyal adanya reshuffle. Isu tersebut lalu ditanggapi oleh Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat. Ia mengatakan ada menteri yang mesti dievaluasi Jokowi.
Menteri yang ia maksud adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar yang mesti dievaluasi Jokowi.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di CikinI, Menteng, Jakarta, Jumat, (23/12/2022).
Pernyataan Syahrul itu lalu ditanggapi oleh Ketua DPP Irma Suryani. Ia mengatakan, baik Syahrul dan Siti merupakan menteri yang berprestasi. Irma lalu meminta agar Djarot tak asal bicara.
"Memang ada Menhut yang kinerjanya sebaik beliau selama ini? Di tangan Siti Nurbaya, pengelolaan lebih banyak untuk kemaslahatan rakyat. Jadi, Syaiful Djarot sebaiknya tidak asal bunyi!" kata Irma, dalam keterangannya, Sabtu, (24/12/2022).
