JATIMTIMES - BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sudah memeriksa kinerja atas efektivitas pengelolaan sampah rumah tangga (SRT) dan sampah sejenis sampah rumah tangga (SSSRT) Kabupaten Sidoarjo pada semester II tahun 2022.
Laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK diserahkan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur Karyadi kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor yang didampingi Inspektur Sidoarjo Andjar Surjadianto di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo. LHP tersebut juga diterima Ketua DPRD Sidoarjo Usman.
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor atau Gus Muhdlor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPK Perwakilan Jawa Timur yang telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan SRT dan SSSRT. Rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut akan segera dia tindak lanjuti.
Diungkapkan, ada tiga sasaran rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK. Di antaranya kebijakan dan strategi, pengurangan serta penanganan sampah. "Kami berharap rekomendasi yang diberikan dapat kami tindak lanjuti dengan sebaik-baiknya," ucapnya, Sabtu (24/12/2022).
Gus Muhdlor mengatakan hasil pemeriksaan tersebut dijadikan evaluasi untuk mengetahui efektivitas Pemkab Sidoarjo dalam kinerja pengelolaan SRT dan SSSRT. Menurut dia, sebenarnya kabupaten/kota di Indonesia sudah berupaya mengatasi volume timbulan SRT dan SSSRT. Namun hasilnya belum optimal.
"Untuk dapat mengatasi volume timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Indonesia tahun 2021, kabupaten/kota sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya, namun hasilnya belum optimal," imbuhnya.
Baca Juga : Akun Twitter Hostile Design Soroti Semrawutnya Tiang di Kawasan Kayutangan Malang
Disampaikan juga bahwa data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan volume timbulan sampah SRT dan SSSRT di Indonesia tahun 2021 mencapai 30,33 juta ton.
Volume tersebut timbulan sampah yang dihasilkan dari 241 kabupaten/kota di Indonesia. Timbulan sampah SRT dan SSSRT yang terkelola hanya sebesar 19,63 juta ton atau 64,74 persennya saja. "Sedangkan sisanya sebesar 10,69 juta ton atau 35,26 persen belum terkelola," pungkasnya.
