JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang telah menyusun kesiapan pembangunan infrastruktur berbasis elektronik. Hal itu dilakukan guna mewujudkan smart village berbasis digital di Kabupaten Malang.
Pernyataan itu diutarakan oleh Bupati Malang HM. Sanusi usai menghadiri agenda Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2024, Rabu (21/12/2022).
Baca Juga : Viral, Turis Sebut Desa Sade Lombok Lakukan Penipuan hingga Sandiaga Uno Buka Suara
"Rencana besarnya sudah ada di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Nantinya tahun 2024 Kabupaten Malang sudah menjadi wilayah pemerintahan dengan informasi elektronik dan pemenuhan infrastruktur yang merata," jelasnya saat ditemui Jatim Times usai menghadiri agenda pemerintahan yang diselenggarakan di Pendapa Agung Kabupaten Malang tersebut.
Pembangunan infrastruktur tersebut tidak hanya fokus kepada pembangunan akses jalan penghubung. Namun juga infrastruktur berbasis digital dalam menunjang program Smart Village yang bakal di rintis pada tahun 2023.
"Artinya semua infrastuktur sudah rata atau sudah semuanya terakomodir. Tujuannya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan dan ekonomi di Kabupaten Malang, itu arahnya ke sana," ucapnya.
Selaim fokus mewujudkan smart village, orang nomor satu di jajaran Pemkab Malang ini, meminta kepada seluruh jajaran satuan kerja perangkat faerah (SKPD) untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
"Lalu masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, kami dorong untuk membuat program prioritas. Arahan Pak Jokowi itu buat program yang harus bisa dilaksanakan karena ketika bikin program ternyata tidak bisa dilakukan, maka akan menjadi catatan. Itu gara-gara perencanaannya membuat lubang sendiri," beber Sanusi.
Menurut dia, instruksi untuk membuat program sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki tersebut.telah sesuai dengan arahan dari beberapa otoritas terkait. Yakni selain arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), juga telah sesuai dengan arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Oleh karenanya, programnya harus yang bisa dilaksanakan. Tentunya sesuai dengan potensi Kabupaten Malang. Terutama yang telah dicanangkan dalam program One Village One Product, One Village One Destination," jelasnya.
Baca Juga : Proyek Selesai Lebih Cepat, Jembatan Kali Cantel Sedati Siap Beroperasi
Terkait tagline One Village One Product, One Village One Destination tersebut, Sanusi menyebut tidak semua desa diwajibkan memiliki satu produk unggulan sekaligus destinasi wisata. Namun, setidaknya setiap desa, yakni sejumlah 378 desa dan 12 kelurahan, di Kabupaten Malang memiliki minimal satu unggulan.
"Saat ini Pemkab Malang sudah mengarah ke sana. Tujuannya untuk meningkatkan ekonomi. Semua daerah harus punya produk, punya destinasi wisata minimal satu," tukasnya.
Sebagaimana yang telah diberitakan, Wakil Bupati (Wabup) Malang Didik Gatot Subroto dalam pernyataannya menyebut, tahun 2023 Kabupaten Malang bakal merealisasikan Smart Village berbasis digital. Untuk itu, pihaknya telah menginstruksikan kepada Dinas Informasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malang untuk menggandeng pihak provider.
Nantinya, jika infrastruktur jaringan internet telah terfasilitasi di semua desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Malang, secara otomatis gagasan bupati Malang untuk menjadikan Kabupaten Malang menerapkan informasi secara elektronik bakal terealisasi.
