JATIMTIMES - Wakil Bupati (Wabup) Malang Didik Gatot Subroto optimistis bahwa Kabupaten Malang bisa memenuhi target zero stunting tahun 2023 mendatang. Bukan tanpa alasan. Hal tersebut karena keterlibatan semua pihak melalui berbagai program yang dilakukan untuk menekan angka stunting.
Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan melalui layanan posyandu pada periode Agustus 2021, prevalensi stunting di Kabupaten Malang berada di angka 8,9 persen. Angka tersebut turun pada tahun 2022 menjadi 7,8 persen. Jumlah balita yang diukur sebesar 88 persen dari total jumlah balita yang terdata.
Baca Juga : 3 Mobil Hybrid yang Diprediksi Bakal Dapat Subsidi di 2023
''Dari hasil evaluasi, perihal stunting ini diketahui melibatkan stakeholder semuanya. Serta ada beberapa stakeholder yang memiliki peranan penting sehingga turut dihadirkan. Di antaranya ketua TP PKK tingkat kecamatan bersama-sama para camat se-Kabupaten Malang," ujar Didik.
Pria yang juga menjadi ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kabupaten Malang ini meyakini bahwa ketua TP-PKK kecamatan juga memiliki peranan penting dalam permasalahan stunting. Sehingga kehadirannya di lapangan juga sangat diperlukan.
"Berkaitan dengan tindakan di lapangan atau langsung ke sasaran itu, yang memiliki peran adalah ketua TP PKK atau Bu Camat. Bu Camat ini harus bergerak cepat, harus turun ke lapangan," terang Didik.
Selain itu, dirinya bersyukur bahwa sejauh ini, penanganan stunting di Kabupaten Malang dinilai cukup bagus. Maka dari itu, dalam dua atau tiga bulan ke depan, Didik meyakini bahwa upaya untuk mencapai target penurunan stunting bisa dilalui.
Dalam hal ini, Pemkab Malang juga akan terus melakukan pergerakan dengan memberikan tambahan makanan pendampingan bagi anak-anak. Hal ini juga menjadi sebuah hal yang penting selain edukasi kepada keluarga yang bersangkutan.
Di sisi lain, pada beberapa kasus tertentu yang bersifat lebih spesifik, soal stunting juga memang ada yang memiliki serangkaian penyebab. Salah satu di antaranya keberadaan keluarga yang masih tergolong miskin.
"Pemkab melalui beberapa dinas melakukan konektivitas untuk mengatasi atau mengurangi perihal kemiskinan ini. Bapak Bupati Malang juga melahirkan program pendampingan khusus terhadap para keluarga miskin ekstrim," jelas Didik.
Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dan pemerintah pusat juga telah berkolaborasi dengan memiliki banyak program untuk mengatasi hal yang sama. Hal itulah yang juga membuatnya yakin bahwa tahun 2023 mendatang, zero stunting bisa dicapai Kabupaten Malang.
