JATIMTIMES - Anggota Bawaslu Puadi menilai Anies Baswedan telah mencuri start kampanye. Menurut dia, yang dlakukan Anies itu sangat tidak etis.
Menanggapi penilaian Bawaslu tersebut, Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Ahmad Ali memasang badan untuk Anies.
Baca Juga : Dituding Cetak Uang Khusus untuk Kaesang dan Erina, BI Buka Suara
Awalnya, Ali mempertanyakan pernyataan Puadi sebagai dewan etik. Menurut Ali, Puadi sebaiknya fokus menyiapkan perangkatnya di daerah seiring berjalannya tahapan pemilu.
"Saya kemarin sudah dengar pernyataan dari Puadi yang mengatakan bahwa Anies curi start, tidak etis, yang begitu-begitu kan. Pertanyaannya, Bawaslu ini lembaga apa nih. Bawaslu ini kan lembaga pengawas pemilu, mengawasi parpol dan KPU. Mereka mulai bertugas ketika tahapan pemilu sudah dimulai. Dan mereka bukan dewan etik," kata Ali, Jumat (16/12/2022).
Ali menambahkan, tahapan pemilu belum dimulai sehingga Bawaslu tidak usah ikut campur dalam urusan yang bukan urusannya. "Ketika kemudian hari ini tahapan pemilu belum dimulai, maka Bawaslu sebaiknya ndak usah mengurusi yang bukan urusannya. Sebaiknya Bawaslu concern menyiapkan perangkat-perangkatnya hingga di tingkat daerah sehingga ketika tahapan pemilu sudah dimulai, mereka perform. Ketimbang hari ini mereka mengomentari yang bukan domain mereka, nanti mereka ditertawakan," imbuhnya.
Ali juga menilai pernyataan Puadi terhadap Anies itu sangat konyol karena di waktu yang bersamaan, Bawaslu memutuskan tidak akan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu Anies Baswedan.
"Jadi pernyataan Saudara Puadi kemarin pernyataan konyol menurut saya karena di waktu yang bersamaan Bawaslu mengeluarkan putusan bahwa Anies dan NasDem tidak melakukan pelanggaran. Tapi di waktu yang bersamaan, dia mengatakan ada pelanggaran etik karena kampanye diam-diam," ujar dia.
Ali lalu mempertanyakan pernyataan itu mengandung urusan pribadi atau ada unsur yang menyuruhnya. "Nah pertanyaan kita, Saudara Puadi ini disuruh oleh siapa, kepentingan siapa yang dibawakan. Jadi, Bawaslu ini bukan lembaga etik. Jadi, .dia tidak punya hak untuk menilai itu. Orang-orang yang di Bawaslu itu hendaknya yang secara integritas diri itu clear," katanya.
Ali kemudian mengimbau kepada para sosok yang hendak maju di kontestasi pemilu nanti agar melakukan sosialisasi ke masyarakat. Sosialisasi itu penting agar masyarakat tak ibarat memilih kucing dalam karung saat pencoblosan Pemilu 2024 mendatang.
"Justru kalau saya mengimbau kepada seluruh kader bangsa yang hendak berkontestasi, mbok gunakan ruang ini, ruang waktu yang tersedia, untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Supaya masyarakat itu mengenal calon-calon pemimpin itu," ujar dia.
Baca Juga : Mirror Selfie, Iqbaal Ramadhan Pamer Gaya Rambut Baru Sukses Bikin Warganet Pangling
Sebelumnya, Puadi telah memutuskan untuk tidak melanjutkan laporan dugaan Anies Baswedan melakukan kampanye saat mengunjungi Aceh beberapa waktu lalu. Meski tak dilanjutkan, Bawaslu tetap menilai hal yang dilakukan Anies itu tidak etis.
"Walaupun laporan pelapor tidak memenuhi syarat materiil, namun ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan AB (Anies Baswedan) dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis karena telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang," kata Puadi di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis (15/12).
Puadi kemudian mengatakan, hal-hal yang dilakukan Anies bisa dipandang sebagai kampanye lantaran publik telah mengetahui bahwa Anies adalah sosok capres yang diusung oleh Partai NasDem.
"Publik telah mengetahui bahwa Anies Baswaden merupakan bakal calon presiden yang akan diusung oleh gabungan partai tertentu, sehingga aktivitas safari politiknya dapat saja dimaknai sebagai aktivitas mengampanyekan atau setidaknya menyosialisasikan dirinya sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024, terutama dalam rangka meningkatkan elaktabilitasnya nanti di Pemilu 2024," kata Puadi.
Puadi lalu meminta agar semua pihak menahan diri dan melakukan aktivitas politik pada jadwal yang telah ditentukan nantinya.
