JATIMTIMES - Komisi 4 DPRD Banyuwangi mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dalam menangani sampah pasca terjadi penolakan pembuangan sampah di Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi beberapa waktu lalu.
Menurut Ficky Septalinda, Ketua Komisi 4 DPRD Banyuwangi, kondisi sampah yang sempat menumpuk dan mengganggu di beberapa lokasi menjadi indikator eksekutif kurang serius menangani sampah.
Baca Juga : DPRD Kota Malang Dorong Pemkot Penuhi Infrastruktur bagi Disabilitas
Selanjutnya beberapa waktu salah satu pimpinan dewan merelakan lahannya untuk menjadi tempat pembuangan sampah. "Dalam hal ini tentunya harus diperjelas bentuk kerjasamanya karena menyangkut mekanisme pemerintahan yang ada strukturnya bukan hubungan perseorangan," jelas Ficky di Gedung DPRD Banyuwangi.
Dia menuturkan berdasarkan penjelasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ijin penggunaan lahan TPA masih terkendala izin dari pemerintah pusat terkait pembebasan status dari lahan sawah dilindungi (LSD). Bahkan beberapa tahun lalu bantuan Kementerian PUPR RI tidak bisa diserap karena terkendala izin lahan.
"Hal ini menunjukkan penangan sampah tidak menunjukkan kinerja yang terkonsep. Kami berharap kepada Bappeda apabila APBD Banyuwangi tahun 2023 yang masih dalam evaluasi dan tidak bisa diotak-atik lagi maka pada perubahan anggaran keuangan (PAK)," imbuh Politisi PDI Perjuangan itu.
Dalam PAK dewan mengharapkan Bappeda bisa mengalokasikan dana yang cukup untuk pengelolaan sampah. Tidak perlu menunggu aliran dana dari luar negeri dan sebagainya."Kami mendorong kepedulian APBD Banyuwangi dalam penanganan sampah dan dalam rakor dengan mitra kerja sudah kami suarakan!," tambah Ficky.
Seperti diberitakan sebelumnya Pemerintah kabupaten Banyuwangi di masa mendatang tidak membutuhkan lagi Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) tetapi akan mengoptimalkan penanganan sampah oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang ada di desa-desa untuk menangani dan mengelola sampah.
Menurut Dwi Handayani, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi pihaknya berupaya mengupayakan pendanaan dari Non-Governmental Organization (NGO) dan tidak mengandalkan dana APBD Kabupaten Banyuwangi.
Baca Juga : Pencarian Selama 3 Hari, Korban Tenggelam di Pagak Ditemukan di Balik Tumpukan Sampah
"Saat ini sudah ada NGO dari Norwegia yang membantu 14 desa untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri di desa itu," jelas Yani panggilan akrab Sekretaris DLH itu di gedung DPRD Banyuwangi.
Dia menuturkan secara bertahap pihaknya akan melakukan program pengelolaan sampah seperti yang dilakukan dibeberapa desa tersebut.
Beberapa waktu lalu pihaknya sudah mengundang 19 desa yang sudah mendapatkan bantuan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) untuk merevitalisasi dan mengaktifkan kembali TPST nya."Kemarin kami menjaring apa kendala yang dihadapi. Sebagian mengalami kesulitan pendanaan untuk operasional TPST yang ada," ujar Yani.
