JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendorong optimalisasi penanganan stunting di Kabupaten Blitar. Dalam hal ini dewan mendorong Pemkab Blitar bersinergi dengan seluruh elemen untuk penanganan dan pencegahan stunting.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito mengatakan, penanganan masalah stunting di Kota Blitar harus dilakukan dengan integrasi dan kolaborasi yang harmonis dari semua pihak. Meskipun di Kabupaten Blitar sudah terbentuk Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS), namun seluruh elemen harus berkolaborasi untuk penanganan stunting.
Baca Juga : Ketua DPRD Kota Malang Kritisi Pelantikan 28 Pejabat di Akhir Tahun Anggaran
“Masalah gizi kurang masih menjadi perhatian utama di berbagai negara, terutama Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2018 angka prevalensi stunting Indonesia sebesar 30.8%. Dalam hal ini kami mendorong Pemkab Blitar agar memperhatikan pemenuhan gizi untuk masyarakat, khususnya keluarga rentan kemiskinan. Juga, jangan lupakan kolaborasi, Pemkab Blitar harus bersinergi dengan lintas elemen masyarakat untuk penanganan stunting,” kata Suwito.
Lebih lanjut Suwito menyampaikan, penanganan stunting yang baik akan menghasilkan generasi yang baik pula. Dalam hal ini dirinya mendorong agar Pemkab Blitar menggencarkan sosialisasi penanganan stunting dan sosialisasi kesehatan konsumsi makanan bergizi yang menyentuh lapisas masyarakat paling bawah.
“Anak Indonesia khususnya anak Kabupaten Blitar sebagai masa depan bangsa harus sehat, cerdas, kreatif dan produktif. Jika anak-anak terlahir sehat, tumbuh dengan baik dan didukung oleh pendidikan yang berkualitas maka mereka akan menjadi generasi emas yang membawa bangsa ini menuju kejayaan,” imbuhnya.
Dalam kesempatan ini Suwito kembali mengingatkan perlu adanya kolaborasi dalam penanganan stunting di Kabupaten Blitar. Khususnya di lapisan bawah, RT/RW dan TP PKK harus menjadi influencer bagi masyarakat terkait edukasi dan penanganan stunting.
“Kunci penanganan stunting ini adalah kolaborasi. Harus adanya satu kesatuan para stakeholder untuk berkolaborasi dalam mewujudkan penurunan angka stunting di Kabupaten Blitar,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemkab Blitar melalui Dinas PKBP3A menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Blitar bertempat di Aula Kantor TP PKK Kabupaten Blitar.
Baca Juga : Ciptakan Wirausahawan Baru, DPRD Kabupaten Blitar Dukung Program Pelatihan Kerja
Dalam agenda ini, Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso menyampaikan dalam penanganan stunting, Pemkab Blitar telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Setelah dibentuk, TPPS Kabupaten Blitar sudah banyak melakukan kegiatan mulai dari pembentukan TPPS dari tingkat Kabupaten sampai tingkat Desa, pertemuan koordinasi lintas OPD mulai dari perencanaan sampai tindak lanjutnya, rembug stunting, hingga audit Stunting.
Dengan terbentuknya TPPS, Rahmat berharap tidak ada tumpang tindih antara dinas yang satu dengan yang lainnya dalam melakukan kegiatan, baik yang spesifik maupun yang sensitif, sesuai dengan indikator yang akan dicapai.
"Yang diperlukan adalah sinergitas antar OPD dalam percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Blitar. Manfaat dari pertemuan ini diharapkan semua OPD yang terlibat dalam TPPS Kabupaten mampu membuat identifikasi dan pelaporan Program Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Blitar sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan," kata Rahmat.
