JATIMTIMES – Bupati Jember H. Hendy Siswanto bersama seluruh Kepala Daerah se Jawa Timur, jajaran Forkopimda serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (1/2/2022) mengikuti seminar Sektori Pertambangan Minelar Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang digelar oleh KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) di rangkaian Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakorda) yang dipusatkan di Surabaya.
Dalam Seminar yang jug oderatori oleh Direktur III Koordinasi Supervisi (Korsupi) KPK RI Brigjend. Pol Bahtiar Ujang Purnama, serta dihadiri oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pipit Prismanto serta Kasubdit Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM Imam Bustam.
Baca Juga : Pilkades Serentak, Mas Dhito Berharap Kades Terpilih Mau Bekerja untuk Rakyat
Bupati Jember menyatakan bahwa saat ini, di Kabupaten Jember sendiri sudah terbentuk Satgas Tambang, yang akan selalu mengawasi keberadaan tambang ilegal di Kabupaten Jember, dan pihaknya tinggal mempertajam lagi dalam pengawasannya.
“Kabupaten Jember sendiri saat ini sudah memiliki satgas tambang, dan akan kita pertajam lagi fungsi pengawasannya, selain itu, kami berharap ada kolaborasi dalam pengawasan tambang antara daerah dan provinsi, sehingga akan berdampak yang luar biasa dan memberi manfaat kepada masyarakat,” ujar Bupati Jember H. Hendy Siswanto.
Seminar ini sendiri bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaan tata kelola terhadap Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah Jawa Timur oleh Pemerintah, khususnya terhadap tambang-tambang ilegal yang tidak memiliki izin dari pemerintah.
“KPK itu ingin memperbaiki tata kelolanya, karena kami melihat ada empat area yang menjadi persoalan kenapa masih banyak ditemukan tambang-tambang ilegal, mulai dari perizinan dan lingkungannya, malah kadang-kadang lingkungannya tumpang tindih,” ujar Bahtiar.
Bahtiar juga menambahkan, dari segi aspek hukum, banyak pelaku penambang ilegal yang tidak pernah jera meski pemerintah sudah berkali-kali melakukan penegakan hukum terhadap keberadaan tambang ilegal.
Baca Juga : Kirab Panji Pataka Provinsi Jatim di Kabupaten Malang Raih Juara II
“Oleh sebab itulah, seminar ini digelar, dengan harapan segala permasalahan yang muncul di daerah, bisa diselesaikan secara terpadu dan tidak melalui penyelesaian masing-masing instansi, tapi perlu adanya penangan secara bersama-sama dan selaras,” jelasnya.
Bahtiar juga menegaskan, untuk mengurangi pertambangan ilegal, saat ini KPK sudah menjadi pembahasan di KPK, agar hak daerah dan negara bisa tertata lebih bagus lagi.
“KPK akan melihat, siapa yang bermain di sana (keberadaan tambang ilegal), jika ada permainan korupsinya, KPK akan masuk dan mengawasi,” pungkas Bahtiar dengan tegas. (*)
