JATIMTIMES - Kasus penyelewengan dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Bansos PKH) di Desa Kelbung, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan nampaknya masih belum juga dilimpahkan.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan, melalui Kasi Intel Dedi Franky berdalih bahwa kasus tersebut masih proses pemberkasan. Saat ini, dia mengaku sudah hampir rampung.
Baca Juga : Anggota Hukum Mabes Polri Terseret Kasus Suap, KPK Lakukan Penyelidikan
Padahal, masa tahanan terhadap 5 orang tersangka sudah memasuki 5 bulan, artinya masa tahanan sudah habis. Sebab, masa tahanan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan selama 4 bulan.
"Pemberkasan sudah hampir rampung mas. Bulan Desember akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor," dalih Kasi Intel Dedi Franky saat dikonfirmasi, Rabu (23/11/2022).
Selain itu, terkait satu orang tersangka, yakni Syamsuri eks Kades Kelbung, sampai saat ini Kejari Belum bisa menangkapnya. Bahkan masih belum mengetahui keberadaan Syamsuri tersebut.
"Iya betul mas kami belum menemukan si Syamsuri. Tapi kita sudah terbitkan DPO, jadi siapa saja yang tau keberadaan Syamsuri bisa menginformasikan ke kami, dan sampai sekarang juga kita masih cari keberadaan Syamsuri," ungkap Dedi saat dihubungi, Kamis (10/11/2022) lalu.
Untuk diketahui, dari 5 orang tersangka yang sudah habis masa jabatannya itu, di antaranya seorang koordinator kecamatan pendamping PKH, berinisial AGA (37), sedangkan NZ dan AM sebagai pendamping PKH, dan SU merupakan istri eks Kades Kelbung, serta SI merupakan warga yang terlibat.
Baca Juga : Berbekal Minyak Goreng, Pria di Jember Sering Pamer 'Burung" ke Mahasiswi
Kasus penyelewengan bantuan dana PKH ini modusnya, tersangka mengambil kartu ATM PKH yang dimiliki oleh 300 warga, dari keluarga penerima manfaat (KPM).
Kartu tersebut kemudian dicairkan dan digunakan untuk kebutuhan pribadi para tersangka. Perilaku korupsi ini diketahui sejak tahun 2017 hingga tahun 2021. Akibat korupsi berjemaah ini, kerugian negara ditaksir Rp2 sampai Rp3 Miliar.
