JATIMTIMES - Bupati Malang HM. Sanusi memberi penekanan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang penyerapan anggarannya masih rendah. Hal itu menjadi penekanan mengingat sisa waktu penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang tahun 2022 hanya menyisakan waktu tak lebih dari dua bulan.
Adanya beberapa OPD yang serapan anggarannya rendah disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Malang Wahyu Kurniati. Menurut Wahyu ada beberapa OPD yang serapan anggarannya hingga kini terbilang masih rendah. Namun,juga ada OPD dengan anggaran yang terbilang besar.
Baca Juga : Bapenda Kabupaten Malang Raih Juara 1 Lomba Paduan Suara dalam Hari Jadi ke-1262 Kabupaten Malang
"Salah satunya Bina Marga (Dinas PU Bina Marga) Kabupaten Malang. Itu salah satu d iantaranya karena OPD dengan anggaran besar salah satunya," ujar Wahyu.
Wahyu menambahkan bahwa hingga saat ini, berdasarkan update data terakhir per 15 November 2022, realisasi anggaran pendapatan sudah sebesar 79,2 persen dari total APBD sebesar Rp 4,25 Triliun.
Sedangkan pencairan belanja sebesar 63,20% berdasarkan data yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) hingga tanggal 15 November 2022.
Sementara untuk realisasi anggaran belanja, persentase terbesar yakni untuk belanja transfer yang sudah sebesar 82,49 persen. Yang kedua adalah belanja operasi sebesar 65,13 persen dan belanja modal masih sebesar 39,12 persen.
Hal ini juga menjadi catatan oleh oleh sekretaris daerah maupun bupati untuk melakukan penekanan pada OPD yang masih memiliki serapan terendah. Serapan terendah pada OPD besar seperti Bina Marga, hal itu dipengaruhi oleh pihak ketiga dalam melakukan pencairan anggaran.
Baca Juga : Diskopindag Kota Malang Gelar Operasi Pasar, 1.143 Paket Terdistribusi di Kecamatan Blimbing
"Biasanya pihak ketiga itu akan lakukan serapan (pencairan) terhadap OPD besar pada bulan Desember awal," imbuh Wahyu.
Sementara itu, untuk alokasi anggaran belanja tak terduga yang sebesar Rp 13 miliar, hingga saat ini sudah terserap sebesar 35,14 persen. Beberapa di antaranya diserap untuk penanganan wabah PMK sebesar Rp 2 miliar dan penanganan tragedi Kanjuruhan.
"Untuk santunan korban meninggal Rp 750 juta dan klaim RS swasta sebesar Rp 1,5 miliar," pungkas Wahyu.
