JATIMTIMES - DPRD Lamongan menggelar rapat paripurna hari kedua Raperda APBD (Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2023, Kamis (3/11/2022).
Masing-masing fraksi DPRD Lamongan menyampaikan pandangan umum. Ada 7 fraksi antara lain dari fraksi partai PKB, Demokrat, PDIP, PAN, Golkar, Fraksi Persatuan Nasional Rakyat Indonesia (PNRI), dan Partai Gerindra.
Baca Juga : Pemerintah Putuskan Naikkan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk Rokok 10 Persen
Tema yang diusung dalam rencana kerja pembangunan yakni ‘Penguatan Daya Saing Sumberdaya Manusia, Penunjang Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan yang Inklusif’, rancangan APBD tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan ekonomi, mengurangi kemiskinan, juga mengatasi dampak inflasi.
Platform pendapatan daerah tahun 2023 secara keseluruhan ditargetkan sebesar Rp. 3,1 triliun, mengalami peningkatan 2 persen atau Rp. 72,8 milyar dari tahun 2022.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan usulan tentang pemenuhan pupuk bersubsidi. "Selain itu juga berharap wabah tikus dapat dikategorikan sebagai bencana alam, sehingga dalam penanganannya tidak hanya dilaksanakan oleh Dinas Pertanian namun juga menggandeng berbagai pihak tertentu," ungkap Juru Bicara F-PKB Aslichah.
Berbeda dari fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat memberikan saran agar Pemkab Lamongan terus berupaya mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat, melakukan assessment dan evaluasi pupuk bersubsidi, peningkatan alokasi anggaran sarana prasarana pendidikan juga pembinaan ketrampilan atlet, serta meningkatkan normalisasi waduk rawa, embung, sungai, dan saluran drainase.
"Fraksi Partai Demokrat melihat bahwa komitmen yang sangat baik Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah Pusat. Kami menyarankan untuk memperhatikan kebutuhan tenaga medis, peningkatan SDM juga alat kesehatan, meminta pengusulan tambahan alokasi pupuk bersubsidi, peningkatan sarpras pendidikan yang merata, keseriusan pembinaan atlet, normalisasi dan pengembalian fungsi waduk, rawa, embung, sungai, dan saluran drainase, juga penambahan dan perbaikan rambu lalu lintas," kata juru bicara F- Demokrat, Sri Setyowati.
Senada dengan itu, Fraksi Golkar berharap APBD 2023 dilandasi dengan kebijakan yang responsif, antisipatif dan komprehensif baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.
Sedangkan, Fraksi Partai Gerindra secara khusus memberikan sorotan tajam tentang bencana banjir tahunan di Bengawan Jero. "Kami mendesak agar penanganan banjir bengawan jero harus jadi perhatian khusus dan masuk program prioritas," ungkap Sekretaris Fraksi Gerindra Imam Fadlli.
Kendati begitu, Fraksi PAN, Fraksi PNRI dan PDIP memberikan masukan khusus kepada Pemerintah Daerah terkait perbaikan dalam berbagai bidang, baik pendidikan, infrastruktur, kesehatan, pertanian, juga ekonomi yang akan dapat meningkatan kesejahteraan masyarakat kedepannya.
Baca Juga : Serap Aspirasi Warga Kampoeng Heritage Kajoetangan, Bayu Minta Pemkot Perhatikan Pelaku UMKM
"Pemerintah harus serius melakukan penanganan berbagai persoalan yang ada di Kabupaten Lamongan. Khususnya berkaitan dengan pemerataan sarana prasarana pendidikan. Jangan sampai ada ketimpangan, dan diskriminasi antar sekolah. Sehingga, ada sekolah yang mendapat bantuan setiap tahun, sementara ada sekolah yang rusak parah," tegas Ketua Fraksi PDIP Ratna Mutia Marhaeni.
"Anggaran APBD 2023 harus memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi. Prioritas pembangunan akses jalan harus tetap menjadi fokus utama, optimalisasi sarana prasarana pendidikan, juga peningkatan pelayanan kesehatan spesifiknya pelayanan pada pasien gagal ginjal di wilayah selatan Lamongan," ujar juru bicara F-PNRI Moch. Dachlan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi mengapresiasi atas segala masukan dan support yang terus diberikan oleh lembaga legislatif.
"Ini tadi kita melaksanakan rapat paripurna dalam rangka pandangan umum fraksi atas nota keuangan Raperda APBD 2023. Saya berterimakasih atas kritik, saran dan masukan yang diberikan. Ini akan kami tampung, insyaallah semoga dapat kami laksanakan di tahun 2023," kata pria yang akrab disapa Yes ini.
Perlu diketahui, dari target pendapatan daerah yang diperkirakan mencapai Rp. 3,1 triliun, belanja daerah Kabupaten Lamongan dialokasikan sebesar Rp. 3,06 triliun, sehingga terjadi surplus anggaran sebesar Rp. 60 milyar.
Sebagai upaya penyeimbangan dari surplus yang terjadi, ditempuh melalui penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang telah dialokasikan, dan diperoleh pembiayaan netto yang sebanding dengan surplus anggaran, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran menjadi nol.
