JATIMTIMES - Baru-baru ini beredar kabar kelopok relawan, Go-Anies melakukan deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai Calon Presiden 2024, Minggu (23/10/2022) di Hotel Bidakara.
Meski Partai Golkar belum mengumumkan calon yang diusung, namun beberapa kader Golkar nampak ikut mendeklarasikan Go-Anies dalam pertemuan itu.
Baca Juga : Wow Istri Wali Kota Kediri Taklukkan Tantangan Yogyakarta Ultra Cycling Challenge 1200 Km
Bahkan kader Golkar Sirajuddin Abdul Wahab mengaku siap berjuang memenangkan Anies pada 2024.
Hal itu menyentil beberapa pengamat politik untuk berkomentar. Salah satunya Refly Harun ahli tata hukum tata negara yang membuat konten di akun YouTubenya, mengomentari permasalahan itu.
Menurut Mantan Staf Ahli Presiden pada 2014 itu memang semakin banyak yang mendukung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo karena mereka the rising star.
"Pilpres ini berlangsung bermartabat dan Ganjar juga dipersilahkan berkompetisi, harusnya begitu, entah apa kendaraannya, karena Anies juga belum jelas, karena Nasdem hanya memiliki 59 kursi, padahal dibutuhkan 115 kursi," ungkapnya.
Sejatinya menurut Mantan Komisaris Utama Jasa Marga pada 2015 itu keuntungan Partai Golkar jauh lebih baik jika mendukung Anies Baswedan ketimbang menggandeng Ganjar Pranowo.
"Kenapa? Karena tentang efek ekor jas kalau Ganjar dimajukan, orang tidak akan memilih Golkar, tetap pada pangkuan PDIP. Sementara Golkar bisa bersaing dengan Nasdem untuk kemudian mendapatkan efek elektoral dari pencalonan Anies," tandasnya dikutip dari YouTube Refly Harun.
Namun, kata Refly jika dilihat dari aksi kader Golkar yang melakukan deklarasi Go-Anies ini juga bikin geram. "Dan wajar saja kalau Go Anies ini bikin jengkel juga. Kader Golkar sebagaimana DPP Partai Golkar belum mengumumkan calon presiden. Seperti diungkapkan Dev, DPP Partai Golkar jangan bawa nama partai untuk kepentingan dan sikap pribadi. Apalagi bila bertentangan dengan Partai Golkar," ungkapnya.
Namun di sisi lain, Refly juga menyoroti semakin banyak orang yang berbondong-bondong mengajukan Anies Baswedan. Karena Anies dipersepsi sebagai new hope, bukan kelanjutan dari rezim ini. Biasanya orang yang dipersepsi sebagai harapan baru itu biasanya mampu memancing partisipasi.
"Tinggal pilih Anda mau jagokan Anies, Ganjar, Prabowo atau Puan Maharani. Tetapi partisipasi rasanya akan meledak di Anies Baswedan," katanya.
Tak hanya new hope, imcumbent juga bisa memancing partisipasi publik. Jadi mereka yang dianggap putra mahkota incumbent mudah sekali mendapatkan dukungan.
"Karena orang yang berpartisipasi biasanya orang yang sudah menikmati kue pemerintahan saat ini. Entah berposisi sebagai komisaris atau jabatan dan kesempatan bisnis. Jadi mereka tidak mau berubah, ya karena itu bagi mereka bukan new hope, tapi bagi mereka adalah establishment jadi 'kemapanan ini jangan diganggu'," tegas Refly.
Yang agak susah, Refly menilai jika Prabowo bukan dilabelkan pada new hope maupun putra mahkota. Dia lebih dipersepsi sebagai orang lama.
"Tapi bagaimanapun dia bisa dijadikan the middle way, jika kuat betul arus dari new hope dan putra mahkota ini. Maka harapannya Prabowo juga nyalon, jadi 3 calon, syukur-syukur kalau Airlangga nyalon juga," tutup alumnus UGM tersebut.
Diketahui sebelumnya, Koordinator Nasional Relawan Go-Anies Sirajuddin Abdul Wahab mengatakan dirinya adalah kader Partai Golkar. "Gerakan ini enggak (bukan bagian dari Golkar). Saya memang kader Golkar. Ini menjadi hak konstitusional saya untuk memilih siapa pun nanti untuk menjadi Presiden di 2024," kata Sirajuddin, dikutip dari Tempo.co.
Ia memutuskan pilih Anies karena menjadi bagian dari semangat perubahan yang diinginkan semua kelompok masyarakat untuk menjadi bagian perubahan di 2024.
"Alhamdulillah, pilihan kami sudah menjadi bagian daripada perjalanan sejarah Mas Anies untuk memimpin Indonesia di 2024," katanya.
Sebelumnya didengung-dengungkan Golkar bakal bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PAN dan PPP. KIB sejak awal menginginkan Ketua Umum Airlangga Hartarto jadi calon presiden di Pilpres 2024. Namun hingga saat ini KIB belum menentukan calon presiden yang diusung.
