JATIMTIMES - Berupaya membangun kemandirian di kalangan Nahdliyin, khususnya pengusaha Nahdliyin. Secara singkat, hal tersebut menggambarkan gagasan-gagasan yang dipedomani oleh owner NK Cafe Djoni Sudjatmoko.
Bukan hanya sebatas gagasan. Hal tersebut juga yang ia coba untuk diaplikasikan melalui Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) yang dalam 19 Oktober 2022 mendatang akan menggelar konferwil (konferensi wilayah) di Kediri.
Djoni salah satu dari tiga orang yang mencalonkan diri sebagai ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) HPN Jawa Timur (Jatim).
Menurut Djoni, ada beberapa hal yang perlu dibenahi di dalam lingkungan HPN. Tujuannya tidak lain agar kemanfaatan HPN benar-benar dapat dirasakan. Bukan hanya untuk anggota, namun juga bagi masyarakat di sekitar.
"Pertama terkait dengan mengupayakan agar penerapan pajak bisa gradual. Kalau saat ini ada pengusaha kecil di omzet Rp 4,8 miliar ke bawah kena PPH final 0,5 persen dan PPN-nya 0 persen. Yang jadi masalah itu kalau baru menjadi tumbuh perusahaan kecil menengah antara Rp 4,8 sampai Rp 25 miliar omzet setahun," terang Djoni.
Dirinya menilai, perusahaan dengan omzet tersebut tergolong kecil sehingga masih belum perlu untuk diterapkan undang-undang perpajakan secara utuh. Sebab, menurut dia, kapasitas perusahaan kecil seharusnya masih dalam ranah untuk survival dan mempertahankan bisnisnya.
"Tidak ada privilege tidak ada proses belajar untuk perusahaan menengah besar. Kalau perusahaan kecil itu kan sebenarnya, posisinya dia survival dulu. Setelah itu baru berkembang. Saat itu baru kasih kesempatan perpajakan dan lain-lain," ucap Djoni.
Dia berharap gagasan tersebut nantinya juga bisa didorong hingga ke lingkungan pemerintah di tataran pusat. Sehingga juga ada keseriusan dari pemerintah untuk berpihak kepada masyarakat.
"Itu yang kita upayakan dan kita dorong kepada pemerintah. Saya juga jadi pembina Apersi jatim. Sudah melayangkan surat untuk mendorong itu. Beberapa lembaga ini mengusulkan akan menjadi perhatian oleh pemerintah pusat. Kawan-kawan di DJP (Direktorat Jenderal Pajak) itu sudah saya sounding. Akan dilakukan kajian dulu. Harapannya ada dorongan dari masyarakat," beber Djoni.
Gagasan yang kedua adalah tentang standardisasi dan sertifikasi produk bagi semua kalangan pengusaha. Hal tersebut ia rasa perlu dilakukan. Sebab, hal itu dimaksudkan untuk bisa menyerap program-program pemerintah.
Baca Juga : Teman Terlanjur Cukur Gundul, Teddy Minahasa Batal Jadi Kapolda Jatim
"Program pemerintah kan ada standardisasi dan sertifikasi. Itu yang kita dorong untuk kawan-kawan di DPC (HPN)," ujar Djoni.
Yang ketiga adalah adanya kolaborasi di antara kalangan pengusaha. Namun untuk menuju hal tersebut, masih diperlukan adanya wadah yang berfungsi sebagai hub atau penghubung.
"Seharusnya HPN mengambil peran itu bisa menjadi jembatan. Nanti ini sangat penting supaya tidak ada akal-akalan. Ketika ada kolaborasi, ada yang dilihat (karena) ada HPN yang istilahnya disegani. Supaya tidak ada kecurangan. Itu fungsi HPN yang dibawa ke depan," jelas Djoni.
Jika gagasan itu dapat terlaksana maka, umat Nahdliyin akan tumbuh menjadi semakin kuat. Apalagi, di dalam aktivitasnya, sudah tentu kalangan Nahdliyin memperhatikan norma-norma beragama.
"Kalau gagasan itu terlaksana, akan sangat luar biasa. Nahdliyin akan semakin kuat. Dan yang kita bangun semakin kuat. Nahdliyin ini kan besar, agamisnya kuat. Jadi, norma-norma agamanya bisa tetap kita bawa dengan baik," pungkas Djoni.
