JATIMTIMES - Setelah disetujui dan disepakatinya Ranperda tentang perubahan ke 3 atas Perda No. 9 Tahun 2012 tentang penyertaan modal Pemkab Tulungagung pada PDAM untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Tulungagung dalam rapat Paripurna DPRD, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) segera mendapat suntikan dana dari Pemkab.
Atas penyertaan modal dari Pemkab kepada PDAM itu, DPRD Tulungagung berharap agar PDAM lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat, serta PDAM bisa menjadi BUMD yang sehat dan dapat berdaya guna dan berhasil guna.
Baca Juga : Proyek Rest Area Tuban Senilai Rp 8,3 Miliiar CV Nabila Karya Tertutup, Wartawan Diusir Keamanan
"Penyertaan modal ini bertujuan untuk pendampingan pelaksanaan program dari pemerintah pusat untuk perbaruan pipa lama yang sudah tidak layak dan pemasangan jaringan baru pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Ketua Pansus 3 DPRD Tulungagung Adrianto di Kantornya, Rabu (12/10/2022) kemarin.
Dia menjelaskan, PDAM Tulungagung adalah badan usaha milik daerah yang merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam menggerakkan ekonomi daerah sekaligus menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan maupun peningkatan PAD.
Pelaksanaan peran BUMD itu, lanjutnya, dapat diwujudkan dalam kegiatan usaha yang mempunyai nilai strategis dan ekonomis. Selain itu, dalam setiap penyertaan modal yang dilakukan Pemda harus dilakukan melalui Perda, kewajiban ini diatur dalam peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.
"Dalam pasal 75 dinyatakan penyertaan modal Pemda dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disumbangkan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda tentang penyertaan modal daerah tahun berkenaan," jelasnya.
Adrianto menambahkan, menurut Perda Kabupaten Tulungagung No. 19 Tahun 2012 tentang PDAM Tulungagung, tujuan pendirian PDAM adalah menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya, memberikan kontribusi pada PAD, dan turut serta meningkatkan perekonomian daerah.
Untuk itu, dalam rangka pembinaan dan pengoptimalan kinerja PDAM Tulungagung, perlu dilakukan penyertaan modal dari Pemkab Tulungagung.
Adrianto mengungkapkan, dalam proses pembahasan Ranperda tentang perubahan ke 3 atas Perda No. 9 Tahun 2012 tentang penyertaan modal Pemkab Tulungagung pada PDAM, Pansus 3 DPRD telah melakukan beberapa tahapan kegiatan.
Baca Juga : Lambang Daerah hingga Penyelenggaraan RTH Jadi Sorotan DPRD Tulungagung, Ini Urgensinya
Tahapan yang dimaksud, pertama adalah tahap pembahasan bersama dengan kepala daerah yang dalam hal ini diwakili tim asistensi pembahas Ranperda dan dilaksanakan pada 13 April 2022 lalu.
Untuk tahap 2, adalah mencari referensi pembanding dan landasan yuridis peraturan perundang-undangan terkait dengan Ranperda yang sedang dilakukan pembahasan.
Sedangkan tahap 3, adalah mengadakan koordinasi dan konsultasi ke kantor PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman Yogjakarta. Dan tahap terakhir yaitu pembahasan lanjutan sekaligus finalisasi bersama dengan kepala daerah yang dalam hal ini diwakili tim asistensi pembahas Ranperda yang dilaksanakan pada 26 April 2022 lalu.
Sebagai Ketua Pansus 3, Adrianto berharap, apa yang telah dibahas bersama anggotanya beserta tim asistensi pembahas Ranperda Tulungagung bisa memberi manfaat dan berguna bagi masyarakat.
