JATIMTIMES - Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang Asmualik keluar dari Gedung DPRD Kota Malang dan menemui massa aksi dari Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Malang yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Senin (12/9/2022).
Mengenakan rompi cokelat dengan membawa kertas bertanda logo Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Asmualik temui mahasiswa selaku pimpinan DPRD Kota Malang dari Fraksi PKS. Dia juga secara tegas menolak kenaikan harga BBM.
Baca Juga : LSM GPI Unjuk Rasa saat DPRD Gelar Paripurna, Berbuntut Ricuh dan Pagar Nyaris Roboh
Selain itu, Asmualik bersepakat dengan isu-isu yang dibawa oleh PC PMII Kota Malang. Salah satunya melakukan pencabutan peraturan-peraturan terkait kenaikan harga BBM.
"Saya sangat sepakat dengan mereka (PC PMII Kota Malang), karena kenaikan harga BBM ini dapat menyebabkan inflasi dan kebaikan ekonomi kita menjadi stagnan," ungkap Asmualik.
Anggota DPRD Kota Malang yang maju dari daerah pemilihan (dapil) Blimbing ini menegaskan bahwa dirinya merupakan wakil rakyat dan pelayan rakyat. Maka dirinya bersama rekan-rekan Fraksi PKS dan seluruh fraksi lainnya juga telah bersepakat untuk menolak kenaikan harga BBM.
Terlebih lagi, sebelumnya juga telah banyak tuntutan dari seluruh elemen masyarakat kepada DPRD Kota Malang. Pihaknya pun telah merangkum seluruh tuntutan masyarakat terkait kenaikan harga BBM dan menyerahkan poin-poin tuntutan ke DPR RI.
"Saya juga mengajak teman-teman yang lain di dewan untuk menyuarakan hal yang sama. Komitmen kami sudah jelas bahwasannya kita menolak kenaikan harga BBM untuk kesejahteraan rakyat," tandas
Asmualik.
Sementara itu, Ketua PC PMII Kota Malang Moh. Sa'i Yusuf menegaskan, meskipun dari jajaran pimpinan DPRD Kota Malang telah menerima dan berkomitmen meneruskan tuntutan tersebut ke DPR RI, pihaknya akan terus menagih komitmen bersama DPRD Kota Malang.
Baca Juga : DPRD Kabupaten Malang Nilai Penganggaran BTT Penanganan PMK Terlalu Spekulatif
"Kita akan buat semacam rumah aspirasi sebagai keberlanjutan tuntutan kami ke depan. Karena kami paham bahwa animo dari berbagai perwakilan daerah atau birokrasi pemerintah itu akan menerima,” tegas Sa’i.
Nantinya, rumah aspirasi tersebut dimaksudkan untuk bahan riset terkait penolakan keras dari masyarakat mengenai kebijakan kenaikan harga BBM. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan jajaran PMII di tingkat wilayah maupun pusat terkait tuntutan penolakan kenaikan harga BBM.
"Kami akan melibatkan status quo masyarakat, kami akan turun ke lapangan. Baru setelah itu kami akan berkoordinasi dengan PB PMII, PKC PMII Jawa Timur untuk menuntaskan tuntutan itu sampai ke ruang DPR RI," pungkas Sa'i.
