JATIMTIMES - Warga dan petani yang tergabung dalam Forum Penyelamat Sumberpitu melakukan penyegelan saluran tandon air Simpar yang dikelola Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang.
Di mana dengan ditutupnya saluran tandon air yang juga mengalir ke tandon air milik Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang tersebut, berdampak pada aliran air ke Kota Malang yang berkurang hingga berhenti mengalir.
Ketua Tim Advokasi Forum Penyelamat Sumberpitu Zulham Mubarak menyampaikan, bahwa penyegelan saluran tandon air telah dilakukan oleh warga dan petani pada Jumat (9/9/2022) lalu.
Setidaknya Zulham mengklaim bahwa air yang diambil dari Sumberpitu di Desa Duwet Krajan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang dapat mengaliri 3000 warga Kota Malang.
"Jadi kemampuan tandon kota itu tiga hari, kami pastikan 3000 orang ini nggak bisa mengakses air, yang melakukan penutupan semuanya dari warga dan petani," ungkap Zulham kepada JatimTIMES.com, Senin (12/9/2022).
Pihaknya juga menuturkan, bahwa penyegelan saluran air ke tandon Simpar hingga ke tandon milik Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang merupakan langkah terakhir yang diambil warga dan petani.
"Jadi langkah ini sudah langkah terakhir. Petani dan tokoh-tokoh di sini sudah banyak diskusi panjang sebelum memutuskan menutupan pipa ini," ucap Zulham.
Alasan warga dan petani melakukan penyegelan saluran tandon air dikarenakan tidak adanya kejelasan selama kurang lebih tujuh tahun sejak proyek eksplorasi air Sumberpitu pada tahun 2015 hingga tahun 2022.
Di mana pihak Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang, Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas hingga tujuh tahun berjalan masih belum memenuhi seluruh komitmen awal pembangunan proyek eksplorasi air Sumberpitu pada tahun 2015 oleh Kementerian PUPR RI.
"Salah satunya membangunkan embung dan jaringan air untuk petani. Jadi hari ini kita menyegel tujuannya supaya penggunaan air di luar batas kapasitas ini dihentikan dan agar PDAM Kota Malang yang juga menggunakan air kabupaten (bertanggung jawab)," ujar Zulham.
Pasalnya, menurutnya Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang juga dituding tidak bertanggung jawab atas berjalannya tandon air yang berada di Tandon Simpar, Desa Wringinanom, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.
"Satu tidak membayar retribusi, yang kedua tidak mau memberikan kompensasi kepada petani dan warga. Sudah satu tahun air ini diambil tanpa ada pembayaran retribusi," ucap Zulham.
Baca Juga : Viral Diduga Polisi Debat dengan Warga, Mahfud MD Minta Polri Usut Kasus Tersebut
Tidak berhenti pada aksi simbolis dengan penyegelan tandon air Simpar, pihaknya juga telah berkirim surat ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk melakukan audiensi terkait permasalahan Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Malang yang membuat warga di 11 desa di Kecamatan Tumpang dan Kecamatan Pakis terdampak.
"Karena ini sudah konflik antar pemerintah, kami berencana akan menghadap ke Gubernur. Kami diterima pukul 14.00 WIB di Grahadi. Audiensi untuk menampung masukan dari teman-teman petani. Kami berharap ada solusi dari Pemprov Jatim. Karena ini hampir tujuh tahun mulai tahun 2015 sampai sekarang," tutur Zulham.
Salah satu perwakilan petani yakni Yatmo mengatakan, bahwa sejak adanya proyek eksplorasi air Sumberpitu di Desa Duwet Krajan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang membuat aliran air ke lahan sawahnya di wilayah Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang berkurang.
"Apalagi musim-musim nggak hujan, musim kemarau, ini terus menjadi gegeran bertengkar sesama kawan," tegas Yatmo sambil menggebu-gebu.
Dirinya merasa telah dibodohi oleh pemegang kuasa atas eksplorasi air di Sumberpitu. Pihaknya juga meminta kepada wakil-wakil rakyat untuk memerhatikan keluhan serta gelombang protes yang terjadi di masyarakat.
"Sebelum tahun 2015 tandon air ini dibangun, kondisi air di Sumberpitu ya cukup untuk warga. Kalau kekurangan pun wajar tapi nggak separah ini," tutur Yatmo.
Sementara itu, Humas Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang Agustyah Isnaini menanggapi singkat bahwa terkait permasalahan ini telah dibahas oleh Kementerian PUPR RI dan BBWS Brantas.
"Kami manut dan menunggu hasil pembahasan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR RI dan BBWS," pungkas perempuan yang akrab disapa Neni ini.
